Network
GALAMEDIA – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan satu-satunya partai politik yang menolak pemindahan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Terbaru, Wakil Ketua Fraksi PKS, Mulyanto meminta pemerintah berkoordinasi intensif terkait kabar masih adanya lahan konsensi tambang di wilayah yang akan dijadikan IKN baru.
Pemerintah yang dimaksud Mulyanto adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappenas), dan Kementerian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Hal tersebut dinilai penting oleh Mulyanto dalam rangka memperjelas persoalan yang hingga kini masih terjadi dalam perpindahan IKN.
Baca Juga: Kopi dan Kornet Dapat Menurunkan Kesuburan Pria dan Juga 5 Makanan Lain Ini Menurut dr.Ema
Bahkan, kata dia, secara hukum, perpindahan IKN harus ditunda dulu pelaksanaannya.
“Perpindahan IKN ini secara hukum harus ditunda pelaksanaannya hingga masalah ini benar-benar jelas. Masa ibu kota negara dibangun di lahan milik orang,” ujarnya dalam keterangan dilansir Galamedia melalui berbagai sumber Jumat, 28 Januari 2022.
“Ibaratnya mau buka warung tapi lapaknya masih punya orang lain. Sangat tidak elok,” sambungnya.
Anggota DPR RI ini mengatakan, kekisruhan lahan konsensi tersebut menandakan adanya masalah di tahap pembahasan RUU IKN.
