Network
Di internal Pemerintahan sendiri terjadi miskomunikasi antar-kementerian terkait, lemah koordinasi.
Kata Mulyanto, kejadian ini semakin menguatkan PKS untuk menolak UU IKN.
“Kejadian ini semakin menguatkan alasan PKS menolak UU IKN. PKS menilai ada banyak hal yang dipaksakan,” ungkapnya.
Baca Juga: Seorang Driver Ojol Bawa Anaknya Saat Mencari Nafkah, Warganet: Terharu Banget Liatnya
“Dan bila ini diteruskan akan menimbulkan masalah baru di kemudian hari,” imbuhnya.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa tak tahu sebagian lahan di Ibu Kota Negara (IKN) merupakan wilayah konsesi tambang.
DIa mengira konsesi tambang yang dipegang sejumlah perusahaan merupakan izin lama yang telah diselesaikan.
Sementara itu, diketahui fraksi PKS DPR menolak Rancangan Undang-undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) untuk dibawa dalam pengambilan keputusan tingkat II di rapat paripurna.
Baca Juga: 9 Fakta Gejala OCD Aliando Syarief Selama 2 Tahun Terakhir
Penolakan itu dibacakan oleh anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU IKN DPR dari Fraksi PKS, Suryadi Jaya Purnama dalam rapat Pansus IKN, Selasa, 18 Januari 2022 dini hari.
