Network
GALAMEDIA - Uni Eropa memasukkan 26 warga negara Rusia lagi ke daftar hitam. Salah satu dari mereka yakni sekretaris pers presiden Dmitry Peskov, dan satu badan hukum.
Daftar tersebut diterbitkan dalam Jurnal Resmi Uni Eropa pada hari Senin 28 Februari 2022.
"Mengingat gawatnya situasi, Dewan menganggap bahwa 26 orang dan satu entitas harus ditambahkan ke daftar orang, entitas dan badan yang tunduk pada tindakan pembatasan yang ditetapkan dalam Lampiran Keputusan 2014/145/CFSP," seperti dilansirkan laman TASS, Senin 28 Februari 2022.
Selain Peskov, berikut sejumlah nama yang masuk daftar hitam: Igor Sechin (direktur eksekutif Rosneft); Nikolay Tokarev (CEO Transneft), Alisher Usmanov (pendiri dan pemegang saham utama USM holding co), Pyotr Aven (ketua, dewan direksi, Afta Bank), Mikhail Fridman (pemilik bersama, Grup Alfa), Sergey Roldugin, (pemain cello dan pengusaha, Dmitry Chernyshenko (Wakil Perdana Menteri), Irek Faizullin (Menteri Konstruksi dan Perumahan), dan Vitaly Savelyev (Menteri Transportasi).
Baca Juga: 6 Amalan Penerang Alam Kubur dan Menjauhkan dari Siksa Api Neraka
Selanjutnya, Andrey Turchak, wakil ketua pertama Dewan Federasi (majelis tinggi), Alexander Ponomarenko, (ketua, dewan direksi, bandara Sheremetyevo), Sergey Punchuk (wakil komandan pertama Armada Laut Hitam), Alexey Avdeyev (wakil komandan, Distrik Militer Selatan), Rustam Muradov (wakil komandan, Distrik Militer Selatan), Andrey Sychevoy (komandan, pasukan ke-8 Distrik Militer Selatan), Pyotr Fradkov (ketua Promsvyazbank. Distrik Militer Selatan), Rustam Muradov (wakil komandan, Distrik Militer Selatan), Andrey Sychevoy (komandan, pasukan ke-8 Distrik Militer Selatan)
Mereka dilarang memasuki Uni Eropa dan aset mereka di negara-negara Uni Eropa, jika ada, akan dibekukan.
Selain itu, sanksi telah dijatuhkan kepada Perusahaan Asuransi Industri Gas SOGAZ.
Sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan dalam pidato yang disiarkan televisi, Kamis 24 Februari 2022), bahwa sebagai tanggapan atas permintaan para kepala republik Donbass, dia telah membuat keputusan untuk melakukan operasi militer khusus untuk melindungi orang-orang "yang telah menderita pelecehan dan genosida oleh rezim Kiev selama delapan tahun."
