Network
GALAMEDIA – Perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui usulan penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 kembali ditolak oleh PDIP.
Politikus PDIP, Budiman Sudjatmiko dengan tegas menolak usulan tersebut. Dia menilai usulan tersebut bakal mencoreng nilai demokrasi, sebagaimana semangat reformasi 1998.
“Kita tidak ingin hasil-hasil dari reformasi yang sudah diperjuangkan bersama-sama dengan keringat, dengan darah dengan kebebasan yang terenggut tahun 98 menjadi hilang,” ujarnya di Jakarta dilansir Galamedia Rabu, 2 Maret 2022.
Budiman Sudjatmiko menduga ada pihak tertentu yang mau mengorbankan demokrasi sampai-sampai muncul usulan penundaan Pemilu 2024.
Dijelaskan Budiman, dalam demokrasi ada peraturan dan periodesasi. Kata Budiman, dia menolak usulan tersebut bukan hanya sebagai orang PDIP, melainkan sebagai mantan aktivis.
“Dalam demokrasi itu ada keteraturan, ada periodesasi. Saya kira PDIP, Sekjen kami Pak Hasto menolak itu, selain orang PDIP juga saya mantan aktivis jadi kita ingin hasil reformasi adalah pembatasan jabatan kepresiden hanya bisa dipilih dua kali,” ungkapnya.
Lebih lanjut, penulis buku ‘Anak-Anak Revolusi’ ini mengatakan Indonesia tidak dalam keadaan darurat yang mengharuskan untuk memperpanjang jabatan Presiden.
Oleh karena itu, usulan penundaan Pemilu 2024 tidak layak dilontarkan ke hadapan publik, sebab melanggar konstitusi dan etika berdemokrasi.
“Kita kan nggak menghadapi perang. Kita harus hati-hati menyuarakan itu, karena melanggar konstitusi dan melanggar etika berdemokrasi yang salah satu tujuannya adalah memastikan regularitas pergantian kepemimpinan nasional,” jelasnya.
