Network
GALAMEDIA – Pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI, Hendri Satrio (Hensat) menyoroti Wakil Presiden Maruf Amin di tengah riuhnya usulan penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Menurut Hensat, Maruf seharusnya bisa mengambil panggung politik yang kosong di tengah usulan tersebut.
Maruf, kata pengamat politik ini, bisa dengan lantang dan tegas menolak penundaan dan menyatakan Pemilu digelar pada 14 Februari 2024.
Hensat menilai, bila Maruf bisa mengatakan hal itu, dampaknya pasti akan sangat besar.
Hal ini disampaikan Hensat melalui akun Twitter pribadinya @satriohendri pada Sabtu, 5 Maret 2022.
“Mestinya Pak Wapres Kyai Ma'ruf bisa ambil panggung politik yang kosong pada isu penundaan Pemilu. Beliau bisa tampil dan mengatakan lantang, ‘Saya menolak penundaan dan Pemilu tetap 14 Februari 2024’ Waaa efeknya bakal gede #Hensat,” ujarnya.
Baca Juga: Lawan Pandemi Covid-19, BINDA Jawa Barat Jemput Bola Lakukan Vaksinasi, 61 Ribu Dosis Disuntikkan
Seperti diketahui, usulan penundaan Pemilu 2024 berujung menjadi sebuah polemik dan ditolak oleh sejumlah pihak.
Apalagi saat ini nama Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan ikut terseret ke dalam masalah ini.
Baca Juga: Menag Yaqut Difitnah jadi Duta Syahwat Iklan Obat Kuat
Luhut disebut sebagai dalang di balik usulan tersebut. Sebuah informasi menyebutkan bahwa Luhut sempat bertemu dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan (Zulhas) untuk membahas usulan penundaan Pemilu 2024.
Informasi yang beredar menyebut, Luhut meminta agar Zulhas mendukung usulan itu dan mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah setuju.
Baca Juga: Intip Harga Hoodie Lesti Kejora Saat Masak-masak di Dapur Mewahnya, Sampai Belasan Juta!
Kemudian, Zulhas diminta mengemukakan usulan tersebut di hadapan masyarakat.
Beberapa waktu lalu, Zulhas memang menyuarakan usulan penundaan Pemilu 2024, kompak dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar (Cak Imin).
Zulhas mengatakan ada beberapa alasan mengapa Pemilu 2024 perlu diundur.
Baca Juga: LINK NONTON LIVE STREAMING Persib Bandung vs Persiraja, Upaya Maung Bandung Terus Tempel Bali United
Pertama, Jokowi dinilai masih yang terbaik berdasarkan hasil survei. Kedua, situasi pandemi Covid-19 yang belum juga usai dan memerlukan perhatian khusus.
Berikutnya, kondisi perekonomian yang belum stabil. Hal ini membuat pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat masih perlu melakukan pemulihan untuk kembali bangkit.
Keempat, perkembangan situasi konflik global yang perlu diantisipasi. Di antaranya perang Rusia-Ukraina dan tidak menentunya harga minyak dunia.
Lalu, anggaran Pemilu yang justru membengkak dari rencana. Efisiensi lebih baik dikonsentrasikan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat.
Terakhir yang tidak kalah penting, keberlangsungan program-program pembangunan nasional yang sebelumnya tertunda akibat pandemi. ***
