Presiden Jokowi Targetkan Penurunan Stunting hingga 14 Persen, BKKBN Jabar Optimis Tercapai

GALAMEDIA - Indonesia tengah berupaya mewujudkan penurunan angka stunting atau gizi buruk hingga angka 14 persen pada 2024 mendatang.

Hal tersebut, seperti yang diamanatkan oleh Presiden Joko Widodo kepada seluruh kepala daerah pada Virtual Meeting BKKBN beberapa waktu lalu.

Menurutnya perkembangan Sumber Daya Manusia menjadi salah satu hal penting yang menentukan kemajuan sebuah negara.

Sehingga persoalan stunting merupakan musuh bersama, karena menyerang generasi penerus bangsa, dan harus bersama-sama dilawan.

Baca Juga: SWISS OPEN 2022, 5 Wakil Indonesia Berlaga di Semifinal Hari Ini

"SDM itu sangat menentukan maju tidaknya sebuah negara, oleh sebab itu hal hal yang berkaitan dengan stunting, yang berkaitan dengan gizi. Maka yang berkaitan dengan pendampingan calon-calon pengantin, agar mereka tahu apa yang harus dilakukan sebelum menikah, semuanya dikerjakan," ungkapnya pada virtual meeting tersebut.

Kendati demikian, Presiden Jokowi mengaku, sangat senang dengan progres yang di lakukan di seluruh daerah.

"Saya senang dengan data data yang tadi sudah disampaikan oleh gubernur dan walikota serta bupati, saya akan terus pantau perkembangannya hingga 2024 mendatang," tuturnya.

Baca Juga: Jelang Ramadhan 2022, Satgas Pangan Polri Pastikan Stok Pangan Aman

Lebih jauh, ia menegaskan, kepada seluruh kepala daerah untuk dapat mewujudkan penurunan stunting demi kemajuan bangsa.

"Saya minta seluruh kepala daerah di tanah air, jangan sampai target penurunan 14 persen pada 2024 itu luput, harus tercapai," terangnya.

Menyikapi hal tersebut, Kepala BKKBN Jawa Barat, Wahidin mengaku telah menyiapkan sejumlah cara untuk mewujudkan amanat itu.

"Berbagai langkah kolaborasi pentahelix terus kami lakukan, untuk mewujudkan amanat presiden," ungkapnya di Kota Bandung, Sabtu, 26 Maret 2022.

Baca Juga: Profil Lengkap Terawan Agus Putranto, Eks Menteri Kesehatan yang Kini Dipecat IDI Hingga Tak Bisa Buka Praktik

Pihaknya optimis hal tersebut bisa direalisasikan di Jawa Barat, meski diakuinya bahwa tantangan yang harus dihadapi sangat berat.

Dikatakannya butuh peran serta pemerintah daerah baik provinsi, kota dan kabupaten dalam mencapai target yang ditetapkan Presiden Joko Widodo tersebut.

"Tantangan yang dihadapi tentu tidak mudah, tapi kami optimis, dan ini butuh partisipasi dari seluruh kepala daerah, mulai tingkat provinsi, kota dan kabupaten," tambahnya.***