Soal Minyak Goreng, Mayarakat Dibuat Tidak Punya Piiihan

- 4 April 2022, 16:14 WIB
Minyak goreng
Minyak goreng /Laksmi Sri Sundari/Galamedia/

GALAMEDIA - Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin mengatakan, persoalan minyak goreng yang merupakan janji pemerintah untuk menyediakan subsidi dengan harga Rp14 ribu hanya isapan jempol belaka.

Minyak goreng curah masih terpantau dengan harganya Rp19.875 per kilogram. Sedangkan minyak goreng kemasan premium melimpah di pasar dengan harga hingga Rp50 ribu rupiah per 2 liter.

“Ada kondisi, rakyat tidak punya pilihan dalam membeli produk pangan berupa minyak goreng ini. Di sisi lain ada janji minyak goreng dengan harga ketetapan pemerintah, tapi barangnya tidak ada. Ini sama saja omong kosong," tukas Akmal, Senin 4 Maret 2022.

Baca Juga: Diburu Victory Day, Vladimir Putin: Rusia Harus Menang Perang Ukraina Sebelum 9 Mei 2022

Menurutnya, hal tersebut menjadi pukulan bagi daya beli mayoritas masyarakat dan berpotensi menaikkan angka kemiskinan.

 “Saya meyakini kenaikan harga komoditas strategis seperti pangan dan energi ini telah berdampak luas pada rakyat Indonesia terutama terhadap masyarakat kelas menengah ke bawah. Ada sekitar 115 juta kelas menengah dan masih ada ratusan juta rakyat menengah kebawah yang terguncang dengan persoalan kenaikan harga ini. Pemerintah harus cek, dan temukan solusi agar persoalan ini tidak terus berkepanjangan," tuturnya dilansir Galamedia dari laman dpr.dgo.id

 Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan, kini masyarakat telah terpukul dengan sejumlah harga pangan yang masih bertahan di harga tinggi, mulai dari minyak goreng hingga cabai rawit merah.

Baca Juga: Kapok Minyak Goreng Langka dan Mahal, Polri dan Kemenperin Pelototin Rantai Produksi hingga 24 Jam

Di sisi lain, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11 persen dan kenaikan harga Pertamax, serta Solar non subsidi pun terjadi. Bahkan solar subsidi terjadi kelangkaan padahal BBM ini menjadi andalan transportasi logistik untuk mendistribusi pangan dari sentra produksi ke konsumen.

 Legislator dapil Sulawesi Selatan II tersebut menyarankan agar semua komoditas strategis seperti pangan dan energi, mesti pemerintah yang menjadi price leader.

Halaman:

Editor: Dicky Mawardi


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x