Network
GALAMEDIA - Selain masalah kinerja, kasus penganiayaan anak di bawah umur yang dilakukan oleh RM, oknum anggota DPRD Sumedang, terus mendapat sorotan dari masyarakat.
Terlebih setelah Polres Sumedang telah menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka dan berkas perkara yang dinyatakan P21 (lengkap) oleh Kejaksaan Negeri Sumedang.
"Kami cukup prihatin dengan situasi yang terjadi di DPRD Sumedang. Banyak hal yang harus dibenahi dari sisi kinerja anggota. Dan satu masalah yang terus disorot dan jadi perhatian publik saat ini, terkait kasus yang menjerat oknum anggota DPRD dari Fraksi Golkar itu, " kata Asep Sugian pemerhati politik yang juga tokoh masyarakat Sumedang, Jumat 8 April 2022.
Baca Juga: Menteri BUMN Dukung PLN Jalankan Transisi Energi di RI
Menurutnya, jika anggota dewan sudah ditetapkan menjadi tersangka harus secepatnya diganti. Agar tidak mempengaruhi kinerja DPRD itu sendiri.
"Itu kan sudah ditahan, harusnya secepatnya diganti sehingga kinerja dewan terus berjalan dengan baik. Ini kan enak, walaupun sudah ditahan tapi tetap masih bisa menikmati gaji nya," ujarnya.
Menyikapi hal itu, dia mendorong, agar Golkar dari tingkat daerah hingga pusat harus bisa tegas dalam menyikapi kinerja dari kadernya.
Menurutnya, jika anggota dewan sudah ditetapkan menjadi tersangka harus secepatnya diganti. Agar tidak mempengaruhi kinerja DPRD itu sendiri.
"Itu kan sudah ditahan, harusnya secepatnya diganti sehingga kinerja dewan terus berjalan dengan baik. Ini kan enak, walaupun sudah ditahan tapi tetap masih bisa menikmati gaji nya," ujarnya.
Menyikapi hal itu, dia mendorong, agar Golkar dari tingkat daerah hingga pusat harus bisa tegas dalam menyikapi kinerja dari kadernya.
Baca Juga: Ridwan Kamil Luncurkan Program Pemesanan Minyak Goreng Melalui Aplikasi Sapawarga
"Harus tegas, jangan jadi lembek karena ada unsur kedekatan atau apapun itu. Jangankan di tingkat daerah, tingkat pusat juga harus bisa tegas menyikapi masalah yang terjadi di bawah," tandasnya.
Asep juga berharap Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Sumedang segera menindaklanjuti sejumlah dewan yang bekerja tidak maksimal.
Sementara itu, saat dikonfirmasi terhadap Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Jafar Sidik, dirinya belum bisa memutuskan apa-apa terkait nasib kadernya tersebut.
"Harus tegas, jangan jadi lembek karena ada unsur kedekatan atau apapun itu. Jangankan di tingkat daerah, tingkat pusat juga harus bisa tegas menyikapi masalah yang terjadi di bawah," tandasnya.
Asep juga berharap Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Sumedang segera menindaklanjuti sejumlah dewan yang bekerja tidak maksimal.
Sementara itu, saat dikonfirmasi terhadap Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Jafar Sidik, dirinya belum bisa memutuskan apa-apa terkait nasib kadernya tersebut.
Baca Juga: Kota Bandung Darurat Pendidikan, Ratusan Kepala Sekolah Belum Dilantik
"Ya kita masih menunggu proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Kita hormati itu," katanya.
Sebelumnya, Ketua BK DPRD Sumedang, Didi Suhrowardi menyebut jika pihaknya belum mengambil sikap terkait dengan kasus anggota dewan asal Fraksi Golkar tersebut.
"Karena kami mengedepankan Asas praduga tak bersalah," ucapnya.***
"Ya kita masih menunggu proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Kita hormati itu," katanya.
Sebelumnya, Ketua BK DPRD Sumedang, Didi Suhrowardi menyebut jika pihaknya belum mengambil sikap terkait dengan kasus anggota dewan asal Fraksi Golkar tersebut.
"Karena kami mengedepankan Asas praduga tak bersalah," ucapnya.***
