Network
GALAMEDIA - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mengingatkan pemerintah jangan lalai menuntaskan akar masalah kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng dengan memperbaiki tata kelola Minyak Goreng Sawit (MGS).
Legislator ini mengakui, program bantuan langsung tunai (BLT) dapat membantu meningkatkan daya beli masyarakat, tapi pemerintah tetap harus memperbaiki tata kelola MGS
Ia mengakui program ini pasti disambut baik dan dinanti masyarakat kecil. Apalagi, selain minyak goreng, harga-harga bahan kebutuhan pokok yang lain seperti gula, kedelai, daging, dan lain-lain juga sudah merambat naik.
Baca Juga: Pengeroyok Ade Armando Ditangkap di Jonggol dan Jaksel
Namun tentunya pemerintah tidak boleh mengandalkan program jangka pendek semacam ini.
Pemerintah tetap harus fokus menyelesaikan akar masalah sebenarnya agar kelangkaan dan kemahalan MGS tidak terjadi lagi di kemudian hari.
“Akar masalah saat ini sebenarnya adalah tata kelola minyak goreng sawit yang oligopolistik sehingga pasokan dan harganya dikuasai oleh segelintir pengusaha,”ungkap Mulyanto dikutip dari laman dpr.go.id Selasa 12 April 2022.
Baca Juga: Buka Puasa di PADANG dan BUKITTINGGI Hari Ini 12 April 2022 Jam Berapa? Simak Jadwal dari Kemenag
Sejatinya, lanjut Mulyanto, Program BLT ini dapat dibaca sebagai teguran kepada Menteri Perindustrian yang hingga hari ini atau hampir satu bulan, namun belum mampu juga menurunkan harga minyak goreng sawit (MGS) curah seharga HET sebesar Rp14.000 per liter atau Rp15.500 per kg sebagaimana yang dijanjikan sebelumnya.
Data hari ini menurut Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS nasional) harga rata-rata MGS curah masih bertengger di angka Rp. 19.950 per kg. Politisi dari Fraksi PKS ini menilai kalau harga MGS curah sudah mencapai HET (Harga eceran terendah), tentu Pemerintah tidak harus bersusah-payah mengucurkan program BLT minyak goreng ini.
