Network
GALAMEDIA - Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum meminta kepada pemerintah pusat untuk tidak menghapus tenaga honorer yang rencananya akan diberlakukan 2023.
Ia meminta ada kebijaksanaan pusat agar mempertimbangkan lagi rencana penghapusan tenaga honorer. Kendati menolak rencana tersebut, Uu tetap akan mengikuti keputusan yang diambil pemerintah pusat.
"Bukan berati kami menentang keputusan pusat tersebut. Apapun keputusannya, kami akan tetap ikuti, Kami hanya sekadar meminta pertimbangan lain supaya tidak terjadi gejolak di daerah," kata Uu Ruzhanul Ulum di Lembang, Selasa 7 Juni 2022.
Baca Juga: Kumpulan Ucapan Hari Raya Galungan lan Kuningan 2022
"Selama ini, keberadaan tenaga para honorer sangat membantu beban pekerjaan pegawai negeri sipil (PNS). Oleh karena itu, jika jadi dihapus maka kinerja pemerintahan akan pincang," sambungnya.
Menurutnya, pada prinsipnya Pemprov Jawa Barat tidak terlalu keberatan soal pengupahan tenaga honorer karena disesuaikan dengan beban bidang pekerjaannya.
"Sebisa mungkin tenaga honorer jangan dihapus, karena keberadaannya sangat membantu kerja pemerintah. Malah kalau sampai dihapus, saya khawatir kinerja pemerintah menjadi stagnan," ucapnya.
Baca Juga: Covid-19 Semakin Melandai, Investasi di Kota Bandung Diharapkan Tunjukkan Tren Positif
Ia melihat, banyak tenaga honorer dari kalangan milenial yang kualitasnya di atas pegawai negeri sipil (PNS)
"Justru dengan dibukanya kesempatan oleh pemerintah untuk menjadi tenaga honorer, secara otomatis menekan jumlah pengangguran. Khawatirnya, jika dihapus malah menambah angka pengangguran," tuturnya
Uu melanjutkan, meski berpeluang diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) namun hal itu tak semudah yang dipikirkan.
