Network
GALAMEDIA – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi menantang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk membuka data seluruh perusahaan swasta dan negara yang terbukti melakukan perusakan alam di Indonesia.
Hal itu diharapkan bisa menjadi acuan pemerintah menjadikan perusahaan mana yang patut dipertahankan.
Dalam rapat RDP dengan Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) awalnya Dedi mengingatkan agar perencanaan anggaran tidak fokus pada belanja saja.
Ia berharap KLHK bisa memfokuskan satu anggaran untuk menyelesaikan satu permasalahan minimal satu dalam setahun.
“KLHK harus membuat konstruksi yang jelas seperti kerusakan hutan di mana, berapa titik kritis, kerusakan lingkungan paling parah di mana, sungai tercemar yang mana, kemudian dibuat fokus untuk penanganan. Jadi setiap tahun ada problem solving yang dibuat KLHK,” ujar Kang Dedi, Kamis, 9 Juni 2022.
Selain soal anggaran, Dedi juga menekankan agar KLHK memberikan penjelasan yang komprehensif mana yang lebih untung antara perusahaan yang mengelola atau mengurus hutan dengan yang merusak hutan.
Ia menantang KLHK mengumumkan perusahaan swasta dan pemerintah yang melakukan perusakan alam atau merawat alam.
“Misal BUMN mana saja yang rugi, kerusakan alam apa yang disebabkan oleh BUMN rugi itu, bisa jadi BUMN-nya rugi alamnya rusak. Kemudian mana perusahaan swasta atau negara yang mengelola alam tapi dapat untung. Dari situ KLHK memberikan rekomendasi pada presiden terkait kebijakan negara di bidang lingkungan hidup,” katanya.
