Network
"Baru dari situ muncul sanksi. Makanya hari ini (kemarin, red) masih dalam ranah Satgas Saber Pungli. Apalagi di luar kan simpang siur, ada yang OTT, ada yang katanya investigasi," terangnya.
Pihaknya, kata Dedi, berlkerja sama dengan Saber Pungli melakukan sosialisasi pada cabang dinas terkait aturan PPDB. Hal ini dilakukan mencegah terjadinya pungutan liar.
"Kan kita kerja sama dengan Saber Pungli untuk mencegah hal hal seperti itu. Terus kita lakukan sosialisasi ke cabang dinas dengan Saber Pungli, terus informasinya ada datang pengaduan dari orangtua. Kemudian Saber Punglu datang ke sana lakukan inevestigasi. Dari investigasi ditemukan barang bukti, makanya dipanggil ketua panitianya dan diBAP. Biasanya dilakukan gelar perkara, nanti muncul ke ranah apah atau kembali pembinaan di inspektorat, " jelasnya.
Baca Juga: Kemenkes Ungkap 21 Provinsi Mengalami Lonjakan Kasus Covid-19
Terkait surat dari anggota DPRD Kota Bandung yang menitipkan siswa ke SMKN, Dedi mengatakan surat tersebut tidak ada di mejanya.
"Saya tahu (ada surat itu, red) dikirim oleh teman. Bukan enggak melihat, tapi tidak ada di meja saya. Kalau surat itu masuk ke dinas, pasti ada kode masuk, cap, tanggal dan tanda tangan penerima. Saya lihat itu mah polos," ungkapnya.
Pihaknya, kata Dedi, sudah mengimbau orangtua yang akan memasukkan anaknya ke jenjang pendidikan tingkat SMA/SMK untuk mengikuti aturan dan prosedur PPDB yang sudah ditetapkan.
"Seperti yang sudah saya sampaikan, pertama jangan langgar sistem PPDB, kedua kita perjuangkan rakyat miskin. Kalau ada siswa miskin tidak diterima di sekolah negeri, silakan ke sekolah swasta yang sudah kami siapkan untuk menerima siswa miskin," terangnya.
Di sekolah swasta tersebut, siswa digratiskan biaya sekolah selama tiga tahun.
"Di Bandung ada 21 sekolah swasta dengan kuota 748 orang, " ujarnya.***
