Network
GALAMEDIANEWS - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bandung Barat (KBB) membutuhkan anggaran sebesar Rp23 miliar untuk pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.
Komisioner Bawaslu KBB Bidang Penanganan Pelanggaran, Ai Wildani Sri Aidah mengatakan, total kebutuhan anggaran tersebut digunakan untuk pengadaan barang dan jasa sekitar Rp14 miliar dan Rp8 miiar untuk honorarium panitia Ad Hoc.
"Ada dua pos besar pembiayaan Bawaslu KBB yang bersumber dari dana APBD. Untuk honorarium panitia Ad Hoc seperti pengawas di tingkat kecamatan, desa, dan TPS yang mencapai Rp8 miliar, serta pengadaan barang dan jasa Rp14 miliar," kata Ai Wildani Sri Aidah, Senin 25 Juli 2022.
Baca Juga: Hadapi Tim EPPD Jabar, Bupati Sumedang Tekan Bawahannya Kooperatif
Ia menambahkan, Bawaslu sudah mengusulkan kepada Pemkab Bandung Barat dan DPRD KBB terkait dengan kebutuhan anggaran untuk Pilkada 2024.
Menurutnya, anggaran yang diusulkan dari APBD KBB tersebut sama sekali tak terkait dengan anggaran ketua dan komisioner Bawaslu.
"Untuk ketua dan komisioner Bawaslu sudah dicover dari APBN," tandasnya.
Ia pun berharap anggaran yang diajukan tersebut bisa terealisasi, mengingat penyelenggara Pemilu bukan hanya KPU tapi ada Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Baca Juga: KCIC Siapkan SDM Operasional KCJB
"Anggarannya harus sudah ada pada saat tahapan PilkadaKBB yang dimulai tahun depan," imbuhnya.
Anggota Pansus 7 DPRD KBB yang membahas Dana Cadangan Pilkada, Edi Mirwan mengungkapkan, anggaran untuk Pemilu Serentak sudah dibahas. Berdasarkan pembahasan awal disepakati Rp63 miliar, namun itu hanya untuk KPU KBB.
"Besaran itupun masih jauh dari yang diajukan KPU sebesar Rp103 miliar. Untuk usulan anggaran Bawaslu belum dibahas, tapi masih ada waktu karena memang belum ketuk palu," tandasnya.
Baca Juga: Ikatan Cinta Hari Ini 25 Juli 2022: Sienna Cap Andin Sebagai Pelakor, Elsa Kegirangan
Sebelumnya, Ketua KPU KBB Adie Saputro mengungkapkan, Pilkada KBB akan dilaksanakan pada 27 November 2024. Tahapannya sudah dimulai pada November 2023.
"Maksimalnya tahapan pilkada sudah harus dimulai akhir 2023 atau tepatnya di bulan November," kata Adie Saputro
Ia mengungkapkan, besaran anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp103 miliar. Pihaknya sudah menyarankan kepada pemerintah daerah untuk menyiapkan dana cadangan.***
