Network
GALAMEDIANEWS - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa lima anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur (Jatim) untuk dimintai keterangan sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan tersangka Sahat Tua P. Simanjuntak (STPS) selaku Wakil Ketua DPRD.
"Sejauh ini, saksi-saksi dari pihak DPRD membenarkan adanya aturan dan pembahasan dana hibah tersebut," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, sebagaimana dikutip dari berita ANTARA News pada Kamis.16 Februari 2023.
Kelima anggota DPRD Jawa Timur yang diperiksa hari ini adalah Muhammad Reno Zulkarnaen dari fraksi Demokrat dan Ahmad Silahuddin dari fraksi PPP.
Selain itu, dua anggota DPRD Jawa Timur dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Agus Wicaksono dan Wara Sundari Renny Pramana, serta Alyadi dari Fraksi PKB.
Lebih lanjut, Ali mengatakan kelima anggota DPRD Jawa Timur tersebut diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Setiabudi, Jakarta Selatan.
Penyidik KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan dana hibah Pemprov Jatim, yaitu Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Sahat Tua P. Simanjuntak (STPS) dan Rusi (RS) selaku tenaga ahli STPS.
Sedangkan dua tersangka lainnya adalah Kepala Desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang sekaligus koordinator kelompok masyarakat (pokmas) Abdul Hamid (AH) dan koordinator pokmas setempat, Ilham Wahyudi (IW) alias Eeng.
Penetapan keempat tersangka ini diawali dengan adanya pengaduan dari masyarakat. KPK kemudian mengumpulkan berbagai informasi dan bahan keterangan terkait dugaan korupsi tersebut.
KPK kemudian melakukan penyelidikan untuk mengungkap suatu peristiwa pidana sehingga ditemukan bukti permulaan yang cukup dan kasus tersebut naik ke tahap penyidikan.
Penyidik KPK kemudian melakukan tangkap tangan terhadap empat orang tersebut dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Jawa Timur pada Rabu malam, 14 Desember 2022.
Untuk kepentingan penyidikan, tim penyidik menahan para tersangka selama 20 hari ke depan terhitung sejak 15 Desember 2022 hingga 3 Januari 2023. Selanjutnya, penyidik memperpanjang penahanan terhadap tersangka STPS dan kawan-kawannya masing-masing selama 40 hari terhitung sejak 4 Januari hingga 12 Februari 2023.
Tersangka STPS ditahan di Rutan KPK di Pomdam Jaya Guntur, sedangkan RS dan AH ditahan di Rutan KPK di Gedung C1 Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, dan IW ditahan di Rutan KPK di Gedung Merah Putih KPK.
Sebagai pihak penerima, STPS dan RS disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau huruf c atau Pasal 11 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Sedangkan AH dan IW dalam kapasitasnya sebagai pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.***
