Diminta Menegur Ponpes Al Zaytun, Ridwan Kamil: Urusan Fiqih Itu Wilayah MUI

Baca Juga: Unggul dari 416 Kabupaten se-Indonesia, Temanggung Juara 1 Nasional Pembangunan Daerah

Dengan kata lain, ujar Ridwan Kamil, yang harus turun pertama itu adalah Kementerian agama melalui Kanwil Kemenag sesuai peraturan perundang-undangan.

"Tapi urusan kondusifitas, menjaga keamanan dan demonya tidak merusak itu urusan pemerintah daerah. Urusan kurikulum kemudian konten dakwah, fiqih, fatwa itu urusan Kemenag. Jadi kami menunggu rekomendasi dari mereka," tambah Ridwan Kamil.

Soal MUI yang menyarankan agar Pemprov Jabar turun tangan dalam permasalahan Al Zaytun, Ridwan Kamil menjawab singkat.

"Saya akan rapatkan tindakan apa yang kami lakukan," tandasnya.

Baca Juga: BLACK CLOVER The Movie Segera Tayang, di Sini Tersedia Link Nonton Gratis

Baca Juga: Tanggapi Dugaan Korupsi di Kementan, Presiden Jokowi Ingatkan Para Menteri Hati-Hati Kelola Keuangan Negara

Seperti diberitakan sebelumnya, Ridwan Kamil diminta untuk menegur pondok pesantren (Ponpes) Al-Zaytun, Kabupaten Indramayu yang belakangan ini tengah jadi sorotan tajam.

Sekretaris MUI Jabar, Rafani Achyar menyatakan, pihaknya telah memberikan rekomendasi agar Gubernur Jabar Ridwan Kamil memberikan teguran pada pengurus Ponpes Al-Zaytun.

Rafani Achyar menambahkan, rekomendasi teguran telah diberikan pada Ridwan Kamil. Ia meminta agar teguran ini bisa turut diperhatikan.