Network
GALAMEDIANEWS - Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Bandung Ema Sumarna mendapat kritikan dari warganet terkait Honorarium Peningkatan Mutu (HPM) guru honorer atau non Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Bandung.
Kritikan warganet tersebut terlihat dalam kolom komentar instagram @emasumarna_ yang di lihat Galamedianews pada Sabtu, 17 Juni 2023.
Komentar warganet itupun bermula saat Plh Wali Kota Bandung, Ema Sumarna menuliskan di instagram pribadinya terkait kartu Indonesia anak sebagai bentuk komitmen memenuhi hak anak.
Baca Juga: 5 Tempat Wisata Murah di Yogyakarta 2023 untuk Liburan Akhir Pekan yang Nyaman dan Instagramable
"Saya bersama jajaran Disdik Kota Bandung dan Disdukcapil Kota Bandung menyerahkan Kartu Indonesia Anak (KIA) di SDN 001 Merdeka Bandung," ujar Plh Wali Kota Bandung, Ema Sumarna.
Selain itu, Ema Sumarna menjelaskan, KIA ini berjumlah 4.464 yang diserahkan melalui program KISANAK (Pembuatan KIA Kerja Sama dengan Sekolah Anak).
"Alhamdulillah saat ini realisasi pembuatan KIA di Kota Bandung sudah mencapai 48% dari target Nasional sebesar 50%. Alhamdulillah dalam sisi administrasi usia 0-17 tahun, negara sudah menyiapkan administrasi kependudukan. Ini sangat penting mereka diberikan KIA yang tentunya fungsinya sama dengan KTP, supaya mereka tahu mereka punya identitas," ucap Ema Sumarna.
Baca Juga: Cara Mudah dan Murah Merawat Anggrek, Ini Kuncinya
Selanjutnya Ema Sumarna berharap, para guru dapat mensosialisasikan kepada para siswa agar mereka tahu kartu ini penting.
"Saya berharap para guru dapat menyosialisasikan kepada para siswa agar mereka tahu kartu ini penting. Kepala sekolah pun agar terus mengingatkan bagaimana fungsi dari kartu ini. Hatur nuhun," kata Ema Sumarna.
Namun, unggahan instagram Ema Sumarna justru mendapatkan kritikan dari salah seorang yang diduga merupakan guru honorer di Kota Bandung dengan akun @payungtedu.h.
Baca Juga: JADWAL Tayang dan Link Nonton Black Clover Movie: Sword of the Wizard King, Gratis!
Bahkan dalam komentarnya, akun tersebut mengaku sudah di blokir oleh akun @/bdg.disdik, karena selalu menagih di media sosial (Medsos) instagram terkait hak para guru honorer yang hingga saat ini tidak kunjung cair.
"Di block sama @/bdg.disdik soalnya ga percaya kalo saya guru honorer yang berteriak terus meminta hak. Kemana lagi ya punten weh ka pak walkot, " ujar akun @payungtedu.h.
Lebih lanjut, akun tersebut juga menilai molornya pencairan tunjangan insentif guru honorer atau non Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Bandung.
Baca Juga: JADWAL Tayang dan Link Nonton Black Clover Movie: Sword of the Wizard King, Gratis!
Dalam komentarnya, akun itupun menandai akun Dinas Pendidikan kota Bandung, Plh Wali Kota Bandung, Ema Sumarna, Nadiem Makarim hingga Presiden Jokowi.
"Molornya pencairan tunjangan insentif guru honorer atau non Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Bandung, perlu jadi perhatian. Yang belum juga mencairkan insentif Honorarium Peningkatan Mutu (HPM) bagi guru honorer atau non ASN hingga 13 juni 2023 @bdg.disdik @emasumarna_ @nadiemmakarim @ridwankamil @jokowi, "ucap akun @payungtedu.h.
Terakhir, Forum Komunikasi Guru Honorer (FKGH) menyebut bahwa, Pemerintah Kota Bandung belum juga mencairkan insentif Honorarium Peningkatan Mutu (HPM) guru honorer atau non ASN hingga 13 Juni 2023.
Baca Juga: Link Nonton Kualifikasi dan Sprint Race MotoGP Jerman 2023, Live Streaming Trans7 Sore Ini
"Pembayaran HPM dinilai jadi kewajiban pemerintah. Pemberian insentif HPM, kata Ismet (ketua FKGH) mempunyai dasar hukum yaitu Perwal dan Kepwal, artinya menjadi kewajiban pemerintah untuk segera menunaikan pembayaran kepada para guru honorer," kata akun @payungtedu.h menegaskan. ***
