Network
GALAMEDIA - Dalam memberikan keringanan bagi masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pemkot Bandung meluncurkan program bayar PBB dengan sampah.
Wali Kota Bandung, Oded M. Danial mengatakan bahwa inovasi tersebut, merupakan kolaborasi antara Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung, aparat kewilayahan, bank bjb dan program bank sampah. Lebih jauh, inovasi ini baru dilakukan di Kecamatan Mandalajati.
"Saya melihat inovasi ini, merupakan bagian dari menghadirkan program membangun Kota Bandung, dengan kemandirian. Dimana sampah yang bernilai ekonomi, diolah dan digunakan untuk membayar PBB," ungkapnya kepada wartawan usai launching di Kantor Kecamatan Mandalajati, Jln. Pasir Impun, Kota Bandung, Rabu 26 Agustus 2020.
Menurutnya inovasi pemanfaatan sampah tersebut, diharapkan diikuti oleh kecamatan lainnya di Kota Bandung. Mengingat sudah banyak bank sampah yang hadir di masing-masing kecamatan atau kewilayahan.
Baca Juga: Heboh Usai Sholat Berjemaah, Seorang Pria Lanjut Usia Nekat Melakukan Aksi Pencurian di Masjid
Inovasi tersebut, lanjut dia, bukan hanya dilakukan di masa pandemi Covid-19, tapi menjadi budaya mandiri ditengah masyarakat. Dengan demikian, memberikan keleluasaan setiap kewilayahan untuk berinovasi, asalkan memiliki nilai ekonomi dan bermanfaat bagi warga.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BPPD Kota Bandung, Arief Prasetya mengatakan ada 400 orang yang sudah menjadi anggota bank sampah di Kecamatan Mandalajati. Lebih jauh, dalam memudahkan maka proses pembayaran PBB dengan sampah, sudah ada aplikasi khusus yang disiapkan pihaknya.
"PBB dari tahun ke tahun paling tinggi, tahun kemarin mencapai 88 persen. Mudah-mudahan kedepannya naik. Kalau target PBB tahun ini Rp 500 miliar, tapi saat ini baru 35 persen," terangnya.
Baca Juga: Pasien Positif Covid-19 Tembus 160.165 Orang, Istana Singgung Soal Para Menteri Tak Pakai Masker
Arief menjelaskan untuk pembayaran PBB dengan sampah, dimulai dari warga yang mengumpulkan sampah yang kemudian diterima oleh petugas bank sampah. Setelah dilalukan perhitungan dan dikonversi ke uang, maka selanjutnya digunakan untuk pembayaran PBB.
"Pembayaran dengan sampah ini, bukan prioritas tapi memberikan keringanan dan pilihan kepada masyarakat," tambahnya.***
