Network
GALAMEDIA - Guru Besar Politik dan Keamanan Unpad Bandung, Muradi menilai bahwa rencana perekrutan komponen cadangan (komcad) terkait bela negara yang dilakukan Kementerian Pertahanan, dinilai kurang matang dan minim persiapan.
Menurutnya program komcad yang diusulkan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) tersebut, kurang dipersiapkan dengan baik. Salah satunya terlihat dari tidak adanya perhitungan terkait jumlah personel TNI yang ada saat ini. Mengingat, selain untuk memperkuat pertahanan, komcad pun berguna untuk efisiensi anggaran.
"Jadi ketika merekrut komcad, harusnya dihitung juga berapa pengurangan personel TNI organik. Apakah ada program pensiun dini, sehingga tidak membebani anggaran," ungkapnya kepada wartawan usai diskusi bertemakan bela negara, komponen cadangan, dan ancaman keamanan nasional di Kawasan Tubagus Ismail, Kota Bandung, Selasa 1 September 2020.
Baca Juga: Resmi, ASN Dapat Pulsa Gratis Rp 200 Ribu - Rp 400 Ribu dan Mahasiswa Rp 150 Ribu per Bulan
Dikatakannya bahwa saat ini tidak ada rencana pengurangan personel organik TNI, sehingga keberadaan komcad hanya akan membebani keuangan negara. Terlebih, nantinya komcad ini akan memperoleh uang saku dan asuransi kesehatan.
"Padahal di negara lain, komcad ini justru untuk efisiensi anggaran. Sehingga jika tidak disesuaikan dengan adanya pengurangan personel organik, maka program ini akan membebani anggaran negara," terangnya.
Muradi menjelaskan bahwa Kemenhan harus memenuhi sejumlah syarat, jika akan mengeluarkan kebijakan komcad. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi seperti ada ancaman faktual, personel yang direkruit memiliki keahlian khusus ada tantangan pertahanan baru dan sukarela.
Baca Juga: Kenakan Busana Adat Bali, Aurel Hermansyah Terlihat Lebih Cantik dan Dewasa
"Tapi hampir semua syarat itu tidak terpenuhi, sehingga rencana komcad ini harus dipertimbangkan dengan baik. Seperti kita enggak ada ancaman faktual, yang berbeda dengan Korea Selatan, yang di atasnya ada Korea Utara, lalu ada ancaman dari China (Tiongkok)," tuturnya.
