Network
GALAMEDIANEWS - Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) bersurat kepada Kemenko Perekonomian untuk memberikan sanksi kepada bank penyalur KUR yang menambah Plafon agar dikenakan agunan. Namun hingga kini, belum ada sanksi yang dijatuhkan oleh Kemenko Perekonomian kepada penyalur yang melanggar aturan tersebut.
“Nampaknya masih dalam diskusi jadi belum ada penindakannya. Kemungkinan besar kita akan melakukan teguran kepada pihak perbankan, kita akan tegur dengan resmi,” ujar Deputi Bidang Usaha Mikro KemenKopUKM Yulius saat Konferensi Pers Update Terbaru Hasil Monitoring dan Evaluasi KUR, Kamis, 7 Desember 2023.
Ia menyebutkan, pihaknya menemukan 32 debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) skema mikro dan super mikro yang sengaja ditawarkan penambahan plafon agar bisa dikenakan agunan tambahan oleh penyalur.
“Ada 32 debitur KUR kecil dengan plafon mendekati batas atas plafon KUR mikro dengan kisaran Rp101-Rp110 juta agar dapat dikenakan agunan tambahan oleh penyalur KUR,” kata dia.
Temuan tersebut, lanjut dia, didapatkan dari hasil monitoring dan evaluasi (monev) yang dilakukan oleh KemenKopUKM kepada 1.047 debitur yang ada di 23 provinsi di Indonesia.
Baca Juga: Belum Ditutup, Ini Cara Mengajukan KUR MANDIRI, Persyaratan dan Limit Kreditnya
Padahal, ia mengungkapkan, berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR, mengatakan bahwa debitur KUR mikro dan super mikro dengan plafon kurang dari Rp100 juta tidak dikenakan agunan tambahan.
Selain itu, juga ditemukan sebanyak 144 dari 894 debitur KUR skema mikro dan super mikro yang dikenakan agunan tambahan untuk pinjaman KUR di bawah RP100 juta
Kendati begitu, ia belum mau membocorkan nama bank penyalur yang melanggar aturan tersebut.
Baca Juga: Dana Pinjaman Masih Tersedia Rp78 Triliun, Berikut Daftar Bank Penyalur Dana KUR 2023
