"Penghargaan pengelolaan jaringan dokumentasi Informasi Hukum Nasional diberikan oleh pak Menteri Menkumham," ujar Andi.
Baca Juga: Indeks Reformasi Hukum Pemkab Bandung Paling Tinggi se-Indonesia, Raih Penghargaan dari Menkumham RI
Dijelaskan Andi, hal yang membanggakan lainya yaitu pada tahun 2023, dengan dirresmikannya 85 Desa/Kelurahan Sadar Hukum, menjadikan Jabar sebagai provinsi terbanyak dalam peresmian dan penetapan Desa/Kelurahan sadar hukum di seluruh Indonesia dengan total 3.206 desa/kelurahan.
"Keberhasilan 13 Kepala Desa dan Lurah di wilayah Jabar dengan mendapatkan anugerah Paralegal Justice Award dari PBHN,"ucapnya.
Selain itu, kata Andi, bahwa Divisi pelayanan hukum dan HAM tetap konsisten melakukan pelayanan kepada masyarakat seperti melakukan penyuluhan hukum bagi pelajar di wilayah Bandung Raya.
Selain itu, Andi menambahkan bahwa sepanjang 2023 kurang lebih 3.500 pelajar di 85 Sekolah Dasar(SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA /SMK) memperoleh manfaat dari kegiatan tersebut.
"Hal ini dilakukan dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum dikalangan pelajar, menciptakan budaya hukum yang diterapkan dalam ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan, serta upaya untuk memastikan para pelajar memahami peraturan hukum yang berlaku," tuturnya.
Adapun program lain yang telah terlaksana yaitu Penyuluhan Hukum “Goes to Prison”, penyuluhan ini di fokuskan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang berada di Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan wilayah Jabar. ***