Network
GALAMEDIANEWS - Sebanyak empat perusahaan yang menjadi debitur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) diduga telah melakukan tindak pidana korupsi atau freud (kecurangan) dengan cara memanfaatkan fasilitas kredit yang diberikan lembaga tersebut. Akibat dari perbuatan itu, negara ditaksir mengalami total kerugian sebesar Rp. 2,505 triliun.
Hal itu terungkap saat Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mendatangi Gedung Bundar, Kantor Kejaksaan Agung (Kejagung), di Jakarta, Senin (18/3) pagi. Kedatangan Sri Mulyani untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi terkait penggunaan dana kredit pada LPEI tersebut.
Kehadiran Menkeu Sri Mulyani langsung disambut baik oleh Kepala Kejaksaan Agung (Kajagung) Sanitiar Burhanuddin dan secara resmi menerima laporan kasus tersebut dari Menkeu.
“Pada hari ini kami kedatangan Bu Menteri Keuangan, memang ada beberapa hal yang kami bahas tadi antara lain dugaan tindak pidana korupsi atau fraud (kecurangan) dalam pemberian fasilitas kredit LPEI,” kata Burhanuddin usai menerima kunjungan Sri Mulyani, di ruang kerjanya, Senin.
Lebih jauh, Burhanuddin menjelaskan sebenarnya dugaan itu sudah cukup lama diteliti oleh jajarannya melalui Jaksa Agung Muda Bidang Tata Usaha Negara (Jamdatun) dan baru hari ini Menteri Keuangan resmi melaporkannya.
Baca Juga: 15 Orang Mantan Pegawai KPK Dipenjarakan, Buntut Kasus Pemerasan Rumah Tahanan
Dugaan Adanya Tindak Pidana Korupsi di LPEI Merupakan Hasil Penelisikan Tim Terpadu
Sementara itu, Menkeu Sri Mulyani menuturkan dalam penelisikan kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa kredit-kredit bermasalah di LPEI itu, telah dibentuk tim terpadu bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Jamdatun Kejaksaan Agung dan Inspektorat Jenderal Kemenkeu.
Dari hasil penelisikan tim terpadu terhadap kredit bermasalah di LPEI tersebut, diakui oleh menkeu terindikasi adanya fraud atau kecurangan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh empat debitur.
“Kami manyampaikan hasil pemeriksaan dari tim terpadu tersebut terhadap kredit bermasalah yang terindikasi adanya fraud, yaitu dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh debitur tersebut,” kata Sri.
