Network
GALAMEDIA - Hanya negara Vanuatu yang mengungkit soal pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua dalam sidang umum ke-75 Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).
Hal tersebut diungkapkan Juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI Teuku Faizasyah dalam press briefing virtual Kemlu, kemarin, Rabu 30 September 2020.
Faizasyah mengatakan, negara Pasifik lainnya tidak ada yang membahas dugaan pelanggaran HAM di Papua.
"Dapat kami sampaikan kembali, hanya Vanuatu yang mengangkat masalah soal Papua Barat," ucap Faizasyah.
Baca Juga: Pantauan CIA Selama 7 Hari Usai Peristiwa G30S PKI di Indonesia
"Penyampaian Vanuatu tidak mempersoalkan aspek kedaulatan, dan menyebutkan Papua dari Indonesia, dan Vanuatu mengangkat isu HAM yang sama-sama kita ikuti," sambung Faizasyah.
Dia menambahkan, RI juga sudah memberikan respons dengan menyampaikan hak jawab. Bahkan hak jawab RI sama sekali tidak direspons ulang oleh Vanuatu.
"Merespon hal tersebut Indonesia sudah menjawab secara tegas, dan kita juga mencatat sampai terakhirnya high level debat tersebut Vanuatu tidak menyampaikan tanggapan apa-apa," jelas dia.
Pada Sidang Umum PBB tahun-tahun sebelumnya, biasanya masalah Papua Barat dibicarakan oleh negara Pasifik lainnya, seperti Solomon Islands.
Dalam kesempatan itu, ia pun membela Vanuatu, khususnya soal serangan netizen Indonesia ke sejumlah akun.
Baca Juga: Tsunami Tak Terpengaruh Kekuatan, BNPB Ungkap Gempa Kecil Bisa Timbulkan Gelombang Belasan Meter
Ia menyatakan Kemlu menyebut tidak mendukung komentar netizen yang rasis terhadap Instagram milik Vanuatu. Kemlu mengkritik ucapan yang dianggap sudah tidak proporsional.
"Kalau memang ternyata benar ada serangan netizen yang berlebihan dan tidak proporsional, ada baiknya dihentikan karena bangsa Indonesia bukanlah bangsa yang mempersoalkan perbedaan ras," ujarnya.
Ia lantas mengingatkan bahwa Indonesia sendiri merupakan bangsa yang memiliki beragam ras.
Baca Juga: Buntut G30S PKI Soekarno Serahkan Supersemar ke Soeharto, Fadli Zon: Itu Fakta Sejarah
"Kita toh terdiri dari banyak suku bangsa dan ras," tegasnya.
Sementara, pada tahun ini PM Vanuatu Bob Loughman menyebut masalah pelanggaran HAM membuat warga Papua menderita. Dalam hak jawab, RI menyatakan bahwa Vanuatu bukan representasi warga Papua.***
