Network
GALAMEDIA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengeluhkan pembukaan formasi pada seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di instansi pemerintahan hingga daerah kerap tak sesuai kebutuhan.
"Sering kali kementerian atau lembaga, khususnya pemda menyusun formasi atas dasar keinginan bukan atas dasar kebutuhan nyata. Sehingga terjadi pegawai yang direkrut tidak dapat didayagunakan secara optimal," kata Tjahjo melalui keterangan tertulis, Ahad 1 November 2020.
Ia menegaskan pembukaan formasi pada CPNS 2021 nantinya harus memperhitungkan kebutuhan masing-masing instansi, termasuk pengalihan formasi dari CPNS 2019.
Baca Juga: Presiden Prancis Emmanuel Macron: Saya Paham Orang-orang Terkejut dengan Kartun Ini ...
Namun ia tak menampik, ada banyak bidang pekerjaan yang akhirnya tidak memerlukan banyak pegawai.
"Dengan pendekatan TIK (teknologi informasi dan komunikasi), sebagian pekerjaan dapat dialihkan ke dalam sistem sehingga kebutuhan nyata pegawai tidak sebanyak kebutuhan yang diinginkan," jelasnya.
Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah mengumumkan hasil CPNS 2019 pada 30 Oktober lalu.
Baca Juga: Cenderung Turun, Hari Ini Pasien Positif Covid-19 di Indonesia Bertambah 2.696 Orang
Hasil ini diperoleh dari Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang digelar mulai Juli 2020.
Perkara ketidaksesuaian formasi dengan kebutuhan di lapangan pada instansi negara sendiri merupakan salah satu persoalan yang kerap ditemukan. Salah satunya di sekolah.
Sejumlah guru honorer mengeluhkan perkara kesejahteraan yang tak terjamin karena tak menyandang status PNS, namun formasi terkait justru tak dibuka di CPNS.
Baca Juga: Padam Listrik Erick Thohir Ontrog Kantor PLN, Sebagian Wilayah Langsung Menyala
Beberapa sekolah mengaku akhirnya terpaksa merekrut tenaga honorer karena kebutuhan guru yang tak terisi dengan CPNS. Buntutnya masih ada sekitar 1 juta guru yang berstatus honorer hingga hari ini.
Secara keseluruhan, Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FKH2I) mencatat masih ada 380 ribu tenaga honorer yang belum diangkat menjadi PNS.
Sedangkan 51 ribu tenaga honorer lainnya sudah dalam proses diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).***
