Network
GALAMEDIA - Menteri BUMN Erick Thohir buka-bukaan soal kabar yang menyebutkan banyak sosok titipan untuk ditempatkan di perusahaan pelat merah baik sebagai direksi maupun komisaris.
Erick bahkan mengungkapkan titipan itu berasal dari berbagai kalangan, termasuk kementerian atau lembaga.
Namun demikian untuk menempatkan titipan itu, Erick mengaku memiliki kriterianya sendiri.
Menurutnya, penempatan direksi dan komisaris BUMN saat ini paling penting harus memiliki kriteria good corporate governance (GCG) untuk memastikan program BUMN tersebut berjalan sesuai rencana.
Baca Juga: LINK LIVE STREAMING Manchester United vs Arsenal, Prediksi Susunan Pemain
Sehingga untuk menempatkan nama-nama di jabatan ini harus disesuaikan dengan kebutuhan.
"Kembali ke poin tadi, bahwa kita tentu kalau mau mengubah total ya UU harus diubah, kalau mau independensi total, tetapi kan BUMN itu memang dibentuk oleh negara. Jadi kalau diributin ada double jabatan yang merupakan perwakilan pemerintah itu saya rasa ya haknya pemerintah untuk menaruh itu," kata Erick dalam video dari akun Youtube Karni Ilyas Club, dikutip Ahad 1 November 2020.
Baca Juga: Udinese vs AC Milan Berlangsung Tegang, Gol Ibrahimovic Jadi Penetu
Selain itu, titipan juga harus disesuaikan dengan latar belakang kinerja sosok tersebut sebelumnya. Sehingga nantinya ke depan tidak ada intervensi dari berbagai pihak dengan kinerja perusahaan ke depannya.
"Misalnya Kemenperin ada perwakilannya di Pupuk (PT Pupuk Indonesia), ESDM ada perwakilan Pertamina atau PLN, lalu ada perwakilan masyarakat. Nah ini yang sering kontroversi, kenapa perwakilan masyarakat itu bisa dari partai, dari akademisi, bisa yang dinamakan relawan hari ini. Tapi komposisinya insya Allah pasti kita jaga termasuk komposisi profesional, termasuk Pak Chatib Basri (Komut Bank Mandiri), Pak Agus Marto (Komut BNI)," jelasnya.
Dia mengatakan, setelah melakukan pengurangan jumlah BUMN selama satu tahun terakhir dari sebelumnya 142 menjadi 41 perusahaan saja, dia hanya mengganti 21 direksi dan komisaris BUMN dari era Rini Soemarno.
Sedangkan 20 nama lainnya tetap dipertahankan untuk membawahi BUMN yang telah dipimpinnya sejak lama.
"Jadi ya pengangkatan atau pergantian, ataupun mempertahankan bukan didasari suka tidak suka tetapi tentu ada bagian roadmap atau transformasi yang kita inginkan. Figur-figur ini ya kita jaga kalau selama KPI-nya sesuai," ungkapnya.***
