Network
GALAMEDIANEWS – Komisi Pemilihan Umum atau KPU Jawa Barat (Jabar) membeberkan 3 tantangan berat yang harus mereka hadapi jelang digelarnya Pilkada Serentak 2024 untuk memilih Gubermur sekaligus 26 Bupati/Walikota. Apalagi Jabar merupakan provinsi dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) terbesar di Indonesia, ditambah kondisi wilayah yang cukup luas tentu tantangannya pun menjadi lebih besar.
Pilkada Serentak 2024 merupakan kontestasi politik untuk memilih secara langsung Gubernur maupun Bupati/Wali Kota di seluruh Indonesia, kecuali Gubernur DI Yogyakarta karena memang tidak dipilih, serta Wali Kota Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Bupati Kepulauan Seribu karena mereka ditunjuk langsung oleh Gubernur DKI terpilih nanti.
Mengingat Pilkada Serentak 2024 merupakan momen besar apalagi Provinsi Jawa Barat memiliki wilayah yang sangat luas dengan DPT terbesar, KPU Jabar pun membeberkan apa saja rintangan mereka dalam menghadapi event politik akbar tersebut.
Anggota KPU Jabar, Hedi Ardia mengungkapkan 3 tantangan terbesar Pilkada Serentak 2024 di Jawa Barat tersebut dalam forum tanya jawab Workshop Dewan Pers dengan tema Peliputan Pemilu/Pilkada Serentak 2024 Provinsi Jawa Barat, di Hotel Mercure, Jln. Lengkong Besar, Kota Bandung, Kamis 16 Mei 2024.
“Beberapa hal yang kami garisbawahi adalah pertama, Jawa Barat karena secara geografis memang merupakan provinsi dengan DPT (Daftar Pemilih Tetap –red.) terbesar, tantangannya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan angka partisipasi pemilih. Karena sudah menjadi kelaziman, biasanya ketika Pemilihan Umum, yakni Pilpres dan Pileg itu angka partisipasi naik. Tapi pas Pilkada turun,” ujar Hedi menjelaskan.
Ia pun mengungkapkan alasan mengapa angka partisipasi pemilih pada proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) turun jika dibandingkan dengan saat Pemilihan Presiden (Pilpres).
“Mungkin ya, ini pendapat pribadi saja, alasan kenapa bisa begitu karena ekspos besar-besaran Pilpres itu tidak bisa kita pungkiri hampir setiap saat. Obrolan di media massa dan media sosial tidak jauh dari seputar politis, ya terkait Pilpres ataupun Capres,” ujar Hedi.
Hal berbeda justru terjadi pada saat menjelang Pilkada baik itu untuk memilih Gubernur ataupun Bupati/Walikota.
“Nah beda dengan Pilgub misalnya atau Pilkada. Sekarang untuk konteks Jawa Barat, saya perhatikan di media nasional isu tentang Pilgub itu sendiri masih belum muncul. Yang ada itu malah daerah Jawa Tengah, Medan, Jatim dan DKI. Padahal ini (Jawa Barat-red.) itu provinsi dengan DPT terbesar. Saya tidak tahu permasalahannya apa, apakah karena calonnya tidak ada yang populer. Yang banyak diberitakan kebanyakan hanya Ridwan Kamil saja. Ini ke Jakarta atau Jabar, itu aja,” ucapnya lagi.
Kemudian tantangan kedua dari Pilkada Serentak 2024 di Provinsi Jawa Barat menurut Hedi yakni kondisi akses internet yang belum merata.
“Hubungannya apa antara akses internet dengan pelaksanaan Pemilu ataupun Pilkada? Dalam pelaksanaan saat menghitung, KPU menggunakan aplikasi Sirekap. Nah di Jawa Barat itu sendiri masih ada daerah, bahkan banyak daerah yang harus kita akui, blank spot. Nah ini juga menjadi kendala bagi kami,” tuturnya menambahkan.
Baca Juga: KPU Menetapkan 150 Anggota PPK untuk Persiapan Pilkada November 2024
Hedi pun kembali membeberkan tantangan ketiga yakni kualitas SDM atau Sumber Daya Manusia yang menjadi petugas di lapangan. Sebab, SDM ini juga memegang peranan penting dalam pelaksanaan Pemilu termasuk Pilkada Serentak 2024.
“Karena DPT terbesar, otomatis jumlah TPS-nya pun akan banyak. Kami belum menetapkan berapa jumlah TPS di Pilgub Jabar kali ini. Yang pasti, ketika TPS itu banyak maka kebutuhan untuk mereka yang menjadi anggota KPPS banyak. Di 1 TPS itu ada 7 orang ditambah 2 orang hansip. Jadi 9 orang per TPS,” katanya lagi.
Rata-rata, lanjut Hedi, yang menjadi petugas KPPS itu pendidikannya khususnya di daerah-daerah tidak cukup tinggi.
“Sehingga tingkat pemahamannya terhadap aturan itu menjadi sedikit mengalami keterlambatan dalam menangkap apa yang kita sampaikan. Akibatnya, di TPS itu tidak sesederhana yang temen-temen lihat,” ucapnya lagi.
Kendati demikian, Hedi mengatakan KPU Jabar siap menjawab semua tantangan tersebut agar Pilkada Serentak 2024 di Provinsi Jawa Barat bisa berjalan lancar.
Keterbukaan Informasi saat Pilkada Serentak 2024
Pada pembukaan workshop tersebut, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu berharap KPU dan juga Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) bisa lebih terbuka terhadap pers sehingga transparansi informasi untuk masyarakat bisa terwujud.
“Jangan pelit informasi kepada media. Ini adalah kebutuhan publik untuk memperoleh informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 f UUD 1945, right to know, hak untuk mengetahui. Jangan dikurangi, jangan dikebiri, jangan pura-pura sibuk sampai tidak bisa memberi informasi. Terutama kepada para penyelenggara Pemilu,” ujarnya tegas.
Sebab, lanjut Ninik, media merupakan penyambung informasi dari penyelenggara Pemilu kepada masyarakat agar Pilkada Serentak 2024 ini agar bisa berjalan dengan lancar dan sebaik mungkin.***
