Network
Kecurangan ini terjadi karena ada peluang "otonomi", baik di jalur zonasi ataupun kepercayaan perguruan tinggi ke sekolah dalam mengolah rapor, termasuk tentunya otonomi perguruan tinggi. Contoh peluang otonomi itu dalam PPDB sistem zonasi adalah minimal setahun tinggal atau berdomisili dengan sekolah yang dituju. Ada kisah menggelikan, begitu diperiksa secara koordinat, jaraknya sekitar 200 meter dari sekolah dan ternyata itu kamar mayat sebuah rumah sakit.
Baca Juga: Refleksi Hari Pendidikan Nasional 2023
Tegaskan Keberpihakan
Tujuan zonasi sejak awal adalah keberpihakan pada masyarakat terutama bagi yang tidak mampu agar bisa di sekolah negeri yang dekat dengan tempat tingalnya. Sehingga keadilan dan akses bersekolah bisa dinikmati seluruh kalangan. Namun ada pengamat yang menyatakan kebijakan pemerintah jangan tanggung, sudah saja pemerintah menyatakan dengan tegas bahwa sekolah negeri diutamakan untuk masyarakat yang kurang mampu. Sementara yang mampu secara azas keadilan bisa melanjutkan ke sekolah swasta, sehingga terjadi keseimbangan.
Keseimbangan yang dimaksud, karena negeri baik gaji maupun sarana ditanggung APBN, sementara swasta dari pembiayaan orang tua.
Ada juga yang berpendapat, orang tua tidak lepas dari tanggung jawab pembiayaan. Dasarnya persentase dari penghasilan, atau juga berbasis UMR. Sekolah ke negeri tentunya persentasenya lebih kecil dibandingkan ke swasta. Skema ini kemudian ditunjang dengan alokasi bantuan dari APBN atau BOS, besarannya disesuaikan dengan kebijakan pembiayaan berbasis UMR tadi. Ini tentunya perlu kajian lebih dalam di tingkat pusat.
Semoga kekisruhan tiap pelaksanaan PPDB dapat diatasi dan tidak terjadi lagi komersialisasi di bidang pendidikan. Pendidikan memang bisa mengubah nasib, namun apa jadinya jika tidak berlandaskan kejujuran.***
Penulis : Syabar Suwardiman, M.Kom
Sekretaris Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kota Bogor
Disclaimer : Isi sepenuhnya tanggung jawab penulis
