Network
GALAMEDIA - Wali Kota Tasikmalaya nonaktif Budi Budiman didakwa melanggar pasal berlapis dalam kasus suap pengurusan DAK Tasikmalaya Tahun Anggaran 2017 dan 2018.
Ia dianggap melanggar pasal 5 Undang-Undang Tipikor junto pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan pasal 13 Undang-Undang Tipikor junto pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Karena pasal itulah, Budi terancam hukuman 20 tahun penjara.
Demikian terungkap dalam sidang dakwaan kasus korupsi dengan terdakwa Budi Budiman, di Ruang III Pengadilan Tipikor Bandung Jln. L.L.R.E. Martadinata, Kota Bandung, Rabu 16 Desember 2020.
Baca Juga: Yakinkan Masyarakat, PresidenJokowi Menjadi Penerima Pertama Vaksinasi Covid-19
Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dennie Arsan Fatrika, Penuntut Umum (PU) KPK Yoga Pratomo menyatakan, terdakwa didakwa telah melakukan beberapa perbuatan memberi uang sebesar Rp 1 miliar kepada Yaya Purnomo.
Yaya merupakan Seksi Evaluasi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman Sub Direktorat Pengembangan Pendanaan Perkantora dan Kawasan Direktorat Jenderal Pertimbangan Keuangan pada Kementerian Keuangan.
Selain ke Yaya, ujar PU KPK, terdakwa juga memberikan uang kepada Rifa Surya selaku Kepala Seksi Perencanaan Dana Alokasi Khusus fisik II Subdirektorat Dana Alokasi Khusus Non Fisik pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.
Dijelaskan PU KPK, kasus tersebut berawal saat Ketua Umum PPP Muchammad Romahurmuzy memperkenalkan Budi Budiman kepada Yaya Purnomo dan Puji Suhartono sebagai pihak yang dapat melakukan pengurusan DID Dana Perimbangan DAK untuk Kota Tasikmalaya untuk tahun 2017.
Baca Juga: Sebut Vaksin Covid-19 Limbah Beracun Cuma-cuma, Pemimpin Nation of Islam Serukan Penolakan Massal
