Network
Namun demikian, dalam melaporkan dugaan korupsi, kamu sebagai mata dan telinga KPK harus berhati-hati dan bijaksana.
Kamu harus memastikan bahwa informasi yang kamu berikan adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
Jangan sampai memberikan informasi yang tidak valid atau hanya berdasarkan spekulasi, karena hal ini dapat membahayakan reputasi orang lain dan juga dapat berujung fatal dan tentunya akan menghambat kerja KPK.
Mekanisme Pelaporan Dugaan Korupsi
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2000 pada Pasal 3 ayat 1, dijelaskan bahwa informasi, saran, atau pendapat dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus disampaikan secara tertulis dan disertai dengan;
-
data mengenai nama dan alamat pelapor, pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, atau pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat dengan melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas lainnya; dan
-
informasi mengenai dugaan telah terjadinya tindak pidana korupsi disertai dengan bukti permulaan.
Berdasarkan penjelasan pasal di atas, dapat diketahui bahwa mekanisme pelaporan dugaan tindak pidana korupsi oleh masyarakat harus disampaikan secara tertulis dan disertai dengan data.
Artinya, penyampaian laporan ini tidak bisa dilakukan dengan menggunakan surat kaleng yang tidak jelas identitas, maksud dan tujuannya.
