Network
GALAMEDIA- Tingkat hunian atau okupansi hotel di Kabupaten Garut, khususnya di kawasan objek wisata Cipanas, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut mengalami penurunan hampir 80 persen. Hal itu terjadi setelah adanya karyawan di tiga hotel yang terpapar Covid-19 berdasarkan hasil swab test.
Sekretaris Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI) Kabupaten Garut, Tanto Sudianto Reza, mengatakan, adanya kasus Covid-19 di kawasan wisata sangat berdampak banyak wisatawan yang membatalkan kunjungan ke Garut. Padahal wisata di Garut baru saja bangkit kembali setelah cukup lama mati suri akibat pandemi Covid-19.
"Wisata di Garut ini baru saja tumbuh kembali. Saat long weekend, okupansi sudah naik hingga 80 persen. Namun dengan kasus Covid-19 kemarin, okupansi merosot kembali, malah lebih parah dari sebelumnya. Padahal yang terindikasi Covid-19 hanya di tiga hotel," ujarnya, Selasa 7 September 2020.
Baca Juga: Dispangtan Kota Cimahi Hentikan Program Vaksin Rabies dan Flu Burung Gratis Akibat Pandemi Covid-19
Tanto menyayangkan beredarnya surat dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Garut yang menyebut nama-nama hotel yang ditutup tersebut di sejumlah media sosial. Padahal menurutnya, surat tersebut seharusnya tidak sampai bocor ke publik.
"Terus terang kami sangat menyayangkan dan prihatin terhadap manajemen kearsipan pemerintah. Seharusnya bocornya surat itu tidak terjadi, dan menjadi konsumsi publik," ucapnya.
Menurut Tanto, akibat bocornya surat tersebut membuat sektor wisata di Kabupaten Garut pun kembali merosot. Bahkan tidak sedikit agen travel dari luar daerah, seperti Jakarta, Bandung, dan lainnya yang membatalkan kunjungan ke Garut. Ia pun berharap, bocornya surat seformal itu tidak sampai terulang kembali.
Baca Juga: Suhu Udara Cenderung Panas, BMKG Ungkap Perkembangan Musim Kemarau di Indonesia
Tanto menyebutkan, dengan bocornya surat tersebut tidak hanya berdampak ke pengusaha, tapi juga berdampak ke kepentingan pemerintah. Di satu sisi, pemerintah dibebani mengeleminasi penyebaran Covid-19. Namun di sisi lain, pemerintah harus bisa membangkitkan ekonomi.
