Network
GALAMEDIANEWS – Awal abad ke-20 M, masyarakat pada umumnya buta huruf Latin. Masyarakat hanya mengenal huruf Arab Alquran, huruf Arab Melayu, atau huruf daerah.
Pada masa itu peran ulama dan pesantren sangat berpengaruh sebagai lembaga pencerdas bangsa. Di pulau Jawa sendiri pada Abad ke-19 M masih terdapat 300 pesantren. Beberapa pesantren yang terkenal di antaranya:
- Pesantren Lengkon dan Punjul di Cirebon
- Pesantren Daya Luhur di Tegal
- Pesantren Brangkal di Bagelen
- Pesantren Tegalsari dan Banjarsari di Madiun
- Pesantren Sida Cerma di Surabaya
Politik pecah belah melalui sekolah
Peran ulama dalam mengatasi penindasan kolonial Belanda itu menimbulkan sebuah kritik pada Kerajaan Protestan Belanda dan pemerintah kolonial Belanda melalui majalah De Gids, 1899 M, berjudul De Eereschuld-A Debt of Honor (Utang Kehormatan) oleh Mr. Conrad Th. van Deventer.
Utang kehormatan tersebut wajib dibayar dengan memajukan pendidikan kaum pribumi dan dana yang diperkirakan sejumlah f.187 juta.
Untuk menjawab kritik tersebut Kerajaan Protestan Belanda memberlakukan Politik Etis melalui Triloginya, yaitu Edukasi, Irigasi, dan Emigrasi. Namun, dalam pembentukan pembalasan utang kehormatan tersebut tidak lepas dari upaya mempertahankan penjajahannya.
Dengan demikian dibuatlah pendidikan yang berbasis pada kepentingan devide and rule (pecah belah untuk dikuasai). Pecah belah ini berdasar pada strata sosial dan etnis serta hereditas antara bangsawan dan rakyat jelata.
Kemudian didirikannya sekolah besar, Europesche Lager School (ELS), untuk golongan Eropa dan diizinkan pula anak bangsawan untuk ikut serta. Tujuannya sendiri untuk memisahkan anak bangsawan terhindar dari pengaruh ulama, dengan orientasi Bangsawan Holland Denken (bangsawan yang berorientasi kebelandaan).
Sekolah untuk Pribumi
Pada 1907 M, setelah 80 tahun berselang, barulah didirikan sekolah untuk anak pribumi Islam. Sekolah ini dibagi dalam enam model sekolah dasar dengan sistem pendidikan pada masa pemerintah Belanda.
