GALAMEDIA – Sejak Senin, 1 Februari 2021 publik digegerkan dengan pernyataan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat perihal adanya dugaan ‘kudeta’ terhadap kepemimpinannya di Partai Demokrat.
Sehari pasca bergulirnya pernyataan AHY itu, spekulasi terus bermunculan. Nama-nama mencuat seiring dengan terus berkembangnya isu ini.
Kepala Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat, Andi Arief terang-terangan menyebut keterlibatan Kepala Staf Kantor Kepresidenan (KSP), Jenderal (Purn.) Moeldoko.
Baca Juga: TERBARU, Harga Emas Hari Ini, Rabu, 3 Februari 2021 Rata-rata Turun, Antam 2 Gram Rp1.930.000
“Banyak yang bertanya siapa orang dekat Pak Jokowi yang mau mengambil alih kepemimpinan AHY di Demokrat, jawaban saya KSP Moeldeoko,” tulis Andi Arief dalam cuitannya.
Cuitan itu muncul menyusul pernyataan AHY yang memang menyebut bahwa salah satu pelaku upaya kudeta adalah Moeldoko. Bahkan, Andi Arief mengatakan bahwa keterlibatan Moeldoko itu telah mendapatkan restu dari Jokowi.
Merespon kemunculan namanya pada kasus ini, melalui keterangan pers yang disampaikan secara virtual. Pada keterangannya Moeldoko berkeberatan persoalan ini dikaitkan dengan Jokowi.
Baca Juga: David Luiz Diganjar Kartu Merah, Arsenal Bakal Ajukan Banding
“Jadi itu urusan saya, Moeldoko. Ini bukan selaku KSP," uangkapnya pada Senin, 1 Februari 2021.
Ditengah polemik yang kian memanas, pernyataan mengejutkan justru muncul dari pendiri dan senior Partai Demokrat.
Melalui konferensi persnya pada Selasa, 2 Februari 2021 salah satu senior Partai Demokrat, Ahmad Ahmad Yahya menerangkan bahwa polemik ini muncul bermula dari Kongres Partai Demokrat yang tidak sesuai dengan AD/ART partai,
Ia bahkan mengatakan bahwa langkah yang dilakukan AHY adalah tidak tepat.
Sementara itu, AHY sebelumnya mengatakan bahwa ia telah secara resmi telah berkirim surat kepada presiden Jokowi untuk meminta klarifikasi terkait keterlibatan pihak di pemerintahan terhadap isu ‘kudeta’ ini.
Baca Juga: Disinggung AHY, Ini Daftar 4 Mantan Kader Partai Demokrat yang Keluar pada Tahun 2018
Tiga hari pasca mencuat ke permukaan, belum ada respon resmi dari pemerintah khususnya Presiden Jokowi menanggapi polemik ini. Meskipun sebelumnya telah ada keterangan dari Moeldoko, namun enggan dikaitkan dengan posisinya sebagai representasi KSP atau pemerintah.
Kini, publik menantikan bagaimana Jokowi merespon polemik yang tengah menimpa Partai Demokrat ini.
Banyak pihak menilai bahwa kasus ‘upaya kudeta’ partai demokrat ini akan terang benderang setelah Jokowi merespon surat yang dikirimkan AHY itu. Terlepas apakah respon Jokowi itu akan disampaikan ke publik atau tidak.***