GALAMEDIA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memangkas insentif tenaga kesehatan yang menangani Covid-19.
Besaran yang dipangkas mencapai 50 persen. Meski begitu, kebijakan pembayaran insentif bulanan dan santunan kematian dilanjutkan hingga Desember 2021.
"Dapat diperpanjang kembali jika ada kebijakan baru terkait penanganan pandemi Covid-19," tulis Sri Mulyani dalam surat yang ditujukan kepada Menteri Kesehatan yang dilansir di Jakarta, Kamis, 4 Februari 2021.
Baca Juga: Cek Fakta: Benarkah Jokowi Beri Sinyal Risma Gantikan Anies Baswedan Sebagai Gubernur DKI Jakarta?
Dikutip dari Antara, besaran insentif tenaga kesehatan yang menangani Covid-19 terbaru sesuai surat Menkeu Nomor S-65/MK.02/2021 yang ditandatangani secara elektronik pada 1 Februari 2021 itu yakni dokter spesialis menjadi Rp 7,5 juta per orang per bulan (OB).
Kemudian, peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) sebesar Rp 6.250.000 per OB, dokter umum dan gigi Rp 5 juta per OB, bidan dan perawat Rp 3.750.000 per OB, tenaga kesehatan lainnya Rp 2,5 juta per OB.
Sebelumnya, dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/278/2020 yang ditandatangani mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto pada 27 April 2020, insentif per OB bagi dokter spesialis sebesar Rp 15 juta.
Baca Juga: Insentif Nakes Covid-19 Disunat Hingga 50 Persen, Begini Besarannya
Sedangkan dokter umum dan gigi sebesar Rp 10 juta. Kemudian, bidan dan perawat Rp 7,5 juta dan tenaga medis lainnya sebesar Rp 5 juta per orang per bulan.
Sementara untuk santunan kematian masih tetap sama yakni Rp 300 juta per orang.
Langkah pemerintah menyunat insentif bagi tenaga kesehatan yang berjuang melawan Covid-19 ini mendapat sorotan dari berbagai pihak.
Salah satunya datang dari mantan Sekretaris Kabinet era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Dipo Alam.
Baca Juga: Wapres Ma'ruf Amin Soroti Keriuhan di Medsos: Ujaran Kebencian dan Intoleran Memang Akan Selalu Ada
Dipo terlihat sangat menyayangkan jika insentif nakes dipotong padahal mereka menjadi garda terdepan melawan pandemi.
"Maaf, saya bukan dokter atau wakili IDI, atau wakili perawat...tapi janganlah potong insentif Nakes kita yang sedang bekerja di garis depan lawan Covid19," begitu cuitan dia di akun Twitter pribadinya, dikutip Galamedia, Kamis, 4 Februari 2021.
Baca Juga: PT LRT Jakarta Bakal Beri Keringanan UMKM Mitra Bisnis
Dipo Alam pun menyinggung soal aset atau harta yang dimiliki para koruptor. Ia pun menyarankan hal yang cukup antimainstream.
"Sitaan2 dari para koruptor olh negara, apa bisa cepat dicairkan utk tutup kekurangan @KemenkesRI?" ujar Dipo Alam.***