GALAMEDIA - Berdasarkan riset Setara Institute, Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang paling intoleran di Indonesia.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Jawa Barat, Iip Hidayat mengatakan, belum tentu sikap intoleran terjadi di 27 kabupaten/kota di Jabar.
Oleh karena itu, pihaknya akan mengumpulkan data maupun informasi yang ada di seluruh kabupaten/kota, dalam menemukan formulasi dalam menentukan langkah selanjutnya.
Baca Juga: Vicky Prasetyo dan Kalina Ocktaranny Batal Menikah Gara-gara Ada Orang Ketiga?
"Maka kita akan menentukan langkah-langkah, semacam rencana aksi, sehingga hasilnya diharapkan dapat dirasakan di tahun mendatang," ungkapnya usai forum grup diskusi bertema 'Membangun Toleransi dan Keragaman Menuju Jabar Juara' di Kantor Badan Kesbangpol Jabar, Jln. Supratman, Kota Bandung, Jumat, 19 Februari 2021.
Menurutnya, melalui FGD tersebut, dapat mencari formulasi yang tepat dalam menangani persoalan intoleran yang terjadi di masyarakat.
"Karena ketika berbicara Jawa Barat, berarti bicara kabupaten/kota. Sehingga kita akan lihat apa yang terjadi di kabupaten/kota, dan akan kita dalami. Lalu kita diskusikan dengan para kepala Kesbangpol di masing-masing daerah," tuturnya.
Disinggung terkait bentuk intoleran, Iip mencontohkan adanya kasus pembangunan rumah ibadah yang tak jadi, karena diisukan ada penolakan dari masyarakat sekitar.
Padahal, pembangunan rumah ibadah tersebut terkendala dengan belum terbitnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
"Jadi ada pembangunan tempat ibadah yang terhalang oleh IMB, tapi dikesankan seolah-olah ada penolakan dari masyarakat. Padahal beribadah tidak dilarang. Maka itu, hal seperti ini yang harus diperjelas," terangnya.
Lebih jauh, pihaknya akan menginventarisasi permasalahan intoleran yang terjadi di Jabar dalam menyikapi hasil riset Setara Institute.
Baca Juga: Girls Generation Dikabarkan Akan Comeback, SM Entertaiment Buka Suara
Setelah itu, Kesbangpol Jabar akan melakukan evaluasi terhadap data dan informasi yang sudah terkumpul dari kabupaten/kota.
"Oleh karena itu, yang harus menjadi catatan adalah jumlah penduduk, sebab 20 persen penduduk nasional ada di Jawa Barat. Sehingga, dinamika dan fenomena yang terjadi di Jawa Barat akan berbeda dengan provinsi maupun daerah lainnya," tambahnya.
Sementara itu, untuk jangka pendek, pihaknya bakal mengadakan diskusi serupa dengan pihak-pihak terkait, baik akademisi, organisasi perangkat daerah (OPD), dan Kesbangpol kabupaten/kota di Jabar.
"Kami berharap dengan berbagai upaya ini, bisa menemukan dan menentukan rencana aksi daerah dalam menuntaskan persoalan intoleran di Jawa Barat," tambahnya.***