GALAMEDIA – Masyarakat Indonesia kini dipusingkan dengan polemik Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang hingga memunculkan sebuah isu yang menuding Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin menjadi presiden dalam kurun waktu 3 periode berturut-turut.
Berbeda halnya dengan Budayawan Sujiwo Tejo yang menguak sebuah misteri Presiden ke-2 Indonesia Soeharto dan Supersemar (Surat Perintah 11 Maret).
Menurutnya, jika Soeharto melakukan rekayasa terbitnya Supersemar, maka dirinya meminta kepada masyarakat untuk mencari informasi terkait jumlah sarjana yang dibiayai oleh Yayasan Supersemar, jumlah pesantren yang pembangunan fisik dan akses jalan yang dibantu di masa kepemimpinan Soeharto.
Baca Juga: Jubir Presiden Tolak Isu Jokowi 3 Periode, Netizen: Biasanya Siang Tahu, Malamnya Tempe Panjul
Oleh karena itu, Sujiwo Tejo berharap masyarakat Indonesia dapat menguak fakta tentang Soeharto dan Supersemar secara utuh dan tidak sepenggal-sepenggal.
Baca Juga: Amien Rais Kritik Wacana Presiden 3 Periode, MPR: Silahkan Usulkan Amandemen UUD 1945
"Jika betul Pak Harto rekayasa terbitnya Supersemar, mari cek juga berapa ribu sarjana yg dibiayai oleh Yayasan Supersemar, brp pesantren yg pembangunan fisik dan akses jalannya dibantu di era Pak Harto dll dll dll .. mari melihat manusia secara utuh ... tidak sepenggal-sepenggal," tulis Sujiwo Tejo yang dikutip Galamedia dari akun Twitter pribadinya, @sudjiwotedjo, 15 Maret 2021.
Ternyata, cuitannya tersebut mendapatkan respon dari netizen. Salah satunya adalah pemilik akun Twitter @rakhmad_hp.
Dalam cuitannya tersebut, pemilik akun Twitter @rakhmad_hp mengaku terkejut setelah melihat cuitan tersebut hingga dirinya pun tidak percaya jika Sujiwo Tejo telah mengeluarkan pernyataan seperti itu.
Baca Juga: Kesehatan Mental Sama Penting dengan Fisik, Guardian Sediakan Layanan Konseling Psikologi Gratis
Namun, pemilik akun tersebut mengikuti saran dari Sujiwo Tejo untuk mencari informasi tentang Soeharto dan Supersemar. Dirinya pun mengaitkan keduanya dengan peristiwa pembantaian Partai Komunis Indonesia (PKI) pada 1965.
"Waduh, beneran Mbah Jiwo ngetwit gini? Mari kita cek juga korban pembantaian 1965 usai Supersemar itu muncul," tulis pemilik akun Twitter @rakhmad_hp.
Berselang 3 menit kemudian, Sujiwo Tejo menanggapi pernyataan tersebut.
Baca Juga: Dengan Pegang UU Ini, Ketum LDP Kumham: Semakin Mudah Menilai KLB Deli Serdang Sah atau Tidak
Menurutnya, pemerintah di era kepemimpinan Soeharto memiliki kewenangan memerintah televisi untuk 30 persen menayangkan segala jenis kesenian dan tradisi di Indonesia.
Seperti halnya kesenian wayang yang merebak di era kepemimpinan Soeharto.
"Justru Itulah yg kumaksud melihat manusia secara utuh .. tidak sepenggal-sepenggal .. wayang dll merebak di era Pak Harto karena di era beliau government punya wewenang memerintah televisi untuk 30 persen menayangkan tradisi Indonesia," pungkas Sujiwo Tejo. ***