GALAMEDIA - Sejumlah Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Bandung melakukan kunjungan kerja ke pusat kesejahteraan sosial (Puskesos) dan pemerintahan Desa Sukamulya Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, Rabu 17 Maret 2021.
Kunjungan sejumlah anggota dewan itu dalam upaya menggali informasi sebanyak mungkin tentang Puskesos di desa tersebut, sehingga rombongan wakil rakyat itu turun langsung ke lapangan untuk serap aspirasi.
Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Bandung Maulana Fahmi mengatakan, turun ke lapangan dan komunikasi dengan para penggiat sosial Puskesos itu untuk mendapatkan informasi yang banyak terkait dengan Puskessos tersebut.
Baca Juga: Perceraian Aa Gym dan Teh Ninih Jadi Sorotan Warganet, Banyak Komentar Pedas!
"Karena kita mendapatkan informasi yang banyak terkait puskesos, makanya kita langsung turun ke lapangan untuk menemui para penggiat sosial puskesos," kata Maulana Fahmi.
Ia mengatakan, prioritas utama dalam pelayanan Puskesos itu adalah penanggulangan kemiskinan dalam upaya meningkatkan pembangunan di tengah-tengah masyarakat.
Saat turun ke lapangan, Maulana Fahmi bersama anggota dewan lainnya mendengar langsung curhatan dari sejumlah pihak yang menyebutkan anggaran untuk puskesos belum cair.
Untuk itu, harus ada regulasi yang harus menjadi perhatian khusus dalam upaya penanganan permasalahan sosial yang berkaitan dengan puskesos tersebut.
Di tempat sama, Wakil Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Bandung H. Cecep Suhendar pun menyatakan kunjungannya ke Puskesos dan Pemerintahan Desa Sukamulya Kecamatan Rancaekek itu dalam upaya menyerap aspirasi berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat di lapangan.
Baca Juga: Waduh! Terciduk Nonton Sidang Habib Rizieq Shihab, Polisi Amankan Puluhan Remaja Ini
Bahkan pertemuan dengan pegiat sosial Puskessos di Desa Sukamulya itu menjadi sample untuk pembahasan di DPRD Kabupaten Bandung.
"Persoalan sosial yang dinilai rumit dan cukup banyak persoalan sosial yang berkaitan dengan anggaran itu, tak bisa diselesaikan oleh sekelompok orang, tetapi harus diselesaikan bersama-sama dengan masyarakat," ungkap Cecep Suhendar.
Cecep mengatakan, pekerjaan Puskesos ini sangat banyak, sehingga anggaran operasional yang disiapkan harus seimbang dengan kebutuhan penanganan sosial di masyarakat.
"Pekerjaan peggiat sosial Puskesos ini 24 jam. Di antaranya menangani permasalahan sosial ketika ada warga yang sakit dan perlu mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Itu adalah pekerjaan Puskesos, terlebih warga yang sakit itu warga miskin sehingga membutuhkan pengurusan BPJS," katanya.
Dikatakan Cecep, untuk keseimbangan anggaran operasional bagi para relawan sosial Puskessos yang bergerak dalam bidang sosial itu, ada pada APBDes. Anggaran yang ada di desa itu, selain untuk pelayanan sosial, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
Baca Juga: Menkes: Penerima Vaksin Tak Lantas Jadi Superhero, Protokol Kesehatan Harus Tetap Dilakukan
Cecep pun berharap, para penggiat sosial Puskesos perlu ada dukungan finansial, meski mereka bukan pekerja tapi sebagai penggiat sosial.
"Penggiat sosial Puskesos itu membantu pemerintah dalam penanganan sosial masyarakat. Di antaranya, disaat ada warga yang tak menerima bantuan sosial, penggiat sosial Puskesos akan menjadi sorotan. Ini menjadi permasalahan umum," katanya.
Anggota dewan pun turut membahas terkait dengan pengadaan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung untuk penanganan permasalahan sosial yang ditangani penggiat sosial Puskesos menjadi perhatiannya.
"Supaya permasalahan sosial yang cukup banyak dan berjubel bisa ditangani secara baik oleh penggiat sosial puskesos," katanya.
Baca Juga: Bos Properti Didakwa Menyuap Eks Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra Rp 4 Miliar
Ketua Puskessos Desa Sukamulya Istiqlal Shofiyulloh mengatakan, bantuan sosial yang sudah disalurkan ke Desa Sukamulya sebanyak 1.528 paket, dengan rincian bantuan sosial dari APBD Kabupaten Bandung, Bangub, Bantuan Sosial Tunai, dan BLT Dana Desa.
"Namun ada keluhan dari masyarakat, di antaranya bantuan APBD berupa beras dan gula, sedangkan bantuan dari Bangub berupa sembako dan uang. Yang menjadi keluhan dari warga itu, penerima bantuan sosial dari APBD Kabupaten Bandung tidak ada uangnya, sedangkan dari Bangun ada uangnya," katanya.***