GALAMEDIA - Adanya saling tuding siapa yang harus minta maaf kepada Presiden Jokowi dan rakyat Indonesia karena telah membuat kegaduhan terkait KLB Partai Demokrat, ditanggapi Deputi Strategi dan Kebijakan Balitbang DPP Partai Demokrat kubu AHY, Yan Harahap.
Melalui Akun twitter pribadinya @YanHarahap, Senin 5 April 2021, Yan Harahap mengaku Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tidak perlu minta maaf. Alasannya AHY tidak pernah menuduh Presiden Jokowi,
"Menjawab pertanyaan awak media soal permintaan maaf, Ketum @PDemokrat @AgusYudhoyono tidak perlu minta maaf ke Presiden karena memang tidak pernah menuduh Presiden," tulisnya.
Baca Juga: Venue Kedua Perempat Final Piala Menpora Tergantung Lawan Persib
Baca Juga: Tarawih dan Buka Puasa Bersama Diizinkan, Ini 11 Panduan Ibadah Selama Bulan Ramadhan
Justru sebaliknya, menurut Yan Harahap, Kelompok KLB yang harus minta maad karena sudah membuat gaduh.
"Kelompok KLB abal2 lah yg hrs minta maaf pada rakyat dan Presiden krn sdh bikin gaduh," tegasnya.
Sementara itu, ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menilai, pihak-pihak yang telah menggelar KLB seharusnya meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo dan rakyat Indonesia atas kegaduhan yang telah dilakukan.
Baca Juga: Jennie BLACKPINK Ungkap Rahasia Hidup Sehatnya, Ternyata Ini yang Selalu Membuat Tubuhnya Bugar
"Mereka yang di sana yang seharusnya minta maaf karena sudah membuat gaduh, karena sudah mempertontonkan politik yang tidak berkeadaban," kata AHY seperti dilansirkan Antara, Minggu 4 April 2021.
Menurut AHY, Partai Demokrat sudah menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pemerintah yang menolak pengesahan kepengurusan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang.
Selain itu, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan dirinya tidak pernah menuduh pimpinan negara ini berkaitan dengan konflik yang terjadi di dalam partai tersebut.
Baca Juga: Polemik Hadirnya Presiden Jokowi di Pernikahan Atta-Aurel, Fahri Hamzah: Orang persoalkan keadilan
Sementara sebelumnya Pengamat politik dari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Setia Budhi Rangkasbitung Harits Hijrah Wicaksana menyarankan petinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan AHY meminta maaf kepada Presiden Jokowi.
"Permintaan maaf itu wajib dilakukan SBY-AHY, karena tidak terbukti adanya intervensi Pemerintah usai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menolak KLB Demokrat, di Deli Serdang," katanya, Sabtu.
Selain memohon maaf, menurutnya, AHY juga harus memberikan pernyataan bahwa tingkat demokrasi saat ini lebih dewasa dan lebih baik karena Pemerintah berada di koridor yang benar.***