GALAMEDIA - Ramainya kesalahan yang terjadi akibat data yang diinput pada proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dirasa tidak masuk akal.
Apalagi kesalahan itu terjadi khususnya di jalur prestasi akademik. Ketua Umum Lembaga Bantuan Pemantau Pendidikan (LBP2), Asep B Kurnia ikut menyoroti masalah tersebut.
Pria yang akrab disapa Aa Maung ini menyatakan, kesalahan-kesalahan itu terjadi akibat dari aturan PPDB sekarang yang tidak sesuai dengan kurikulum yang sudah dilakukan atau dijalankan.
Baca Juga: Ramai BTS Meal, KFC Ikut Minta Usulan Kolaborasi, Netizen: Oppa Nassar Kiyowo Plis!
Khususnya untuk tingkat SMP yang akan mendaftar ke tingkat SMA/SMK.
"Jadi seolah dengan aturan PPDB khususnya prestasi akademik ini untuk guru SMP atau wali kelas akan sangat kesulitan menentukan peringkat kelas," ujarnya, Jumat, 11 Juni 2021.
Masalah itu ujar Aa Maung, terjadi karena kurikulum pembelajaran yang dilaksanakan saat ini tidak ada peringkat kelas dalam rapor. Hal ini menjadi sebuah permasalahan baru.
Masih diberlakukannya kurikulum pembelajaran dengan tanpa peringkat kelas dalam rapor, menurut Aa Maung ini terjadi karena ketidak pahaman Mendikbud Ristek, Nadiem Makarim.
"Mendikbud tidak paham kurikulum. Jadi dengan keaadan seperti itu saya rasa wajar apabila ada kesalahan dalam input data," kata Aa Maung.
Baca Juga: Sinopsis Buku Harian Seorang Istri 11 Juni 2021: Akhirnya Damai, Dewa dan Reza Mencari Nana di Hutan
Namun, ujar dia, tidak menutup kemungkinan ada juga Oknum yang sengaja menaikan nilai agar bisa diterima disekolah tujuannya.
"Sebaliknya saya sangat apresiasi kepada sistem yang dilakukan Dinas Pendidikan Jawa Barat, karena hal-hal kecurangan atau kesalahan kejadian itu bisa diketahui lebih dini," katanya.
Aa Maung menilai, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tidak serta merta menerima nilai-nilai itu. Mereka terlebih dahulu melakukan verifikasi ulang untuk input data dari sekolah-sekolah yang mendaftar.
Baca Juga: Aa Gym Kembali Menggugat Cerai Teh Ninih!
"Tetapi mungkin kegelisahan orang tua wajar apabila terjadi karena ingin memperjuangkan anaknya sesuai harapan," ujarnya.
"Hal ini melihat data yang ada diserver PPDB karena diduga seperti banyak kecurangan. Tetapi semoga saja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat bisa segera memverifikasi data sehingga akan terasa fair bagi semua," pungkasnya.***