Ketum HMI Desak Presiden Jokowi Turun dari Singgasana Kekuasaan: Utang Besar, Belum Lagi Kemiskinan Meningkat!

2 Juli 2021, 22:38 WIB
Presiden RI, Joko Widodo /Twitter.com/@jokowi/

GALAMEDIA – Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (Ketum HMI), MPO, Affandi Ismail menyebut jika organisasinya telah menyerukan masyarakat Indonesia untuk melangkah menuju ke arah revolusi.

Menurutnya, seruan tersebut dapat terlihat dari poster ‘HMI Bersama Rakyat Memanggil Revolusi Indonesia 2021’.

Dalam poster tersebut, Affandi bersama kawan-kawannya di HMI turut mengajak masyarakat Indonesia guna menurunkan Jokowi dari singgasana kekuasaannya sebagai Presiden RI.

Lantas, Affandi pun mengungkapkan bahwa pembuatan poster HMI tersebut semata-mata ingin menyelamatkan sistem demokrasi di Indonesia.

Baca Juga: Komposisi Komisaris Pertamina Dirombak Erick Thohir, Bagaimana Nasib Ahok?

“Benar, saya dan teman-teman HMI telah menyebarluaskan poster itu,” ucap Affandi saat dimintai keterangan oleh wartawan, seperti dikutip Galamedia, Jumat, 2 Juli 2021.

Di samping itu, Affandi juga menjelaskan jika di dalam poster tersebut terdapat sebuah narasi ‘Jokowi Harus Turun, Rakyat Berdaulat, Bentuk Pemerintah Sementara, Selamatkan Demokrasi untuk Indonesia Menang’.

Selain demokrasi, Affandi menyampaikan jika poster tersebut dibuat sebagai bentuk kekecewaan HMI terhadap utang luar negeri pemerintah Presiden Jokowi yang kian melambung tinggi.

Menurutnya, tingginya utang pemerintah Presiden Jokowi sangat berimbas negatif terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.

“Utang luar negeri pemerintah Pak Presiden Jokowi sudah menembus angka 6,5 ribu triliun rupiah. Tentu, itu bisa berdampak ke tingkat kemiskinan sampai nasib pendidikan negeri ini,” ungkap Affandi.

Baca Juga: Ali Syarief Sebut Ucapan Selamat dari Megawati Sebagai Tanda Kemesraan PDIP dengan Partai Komunis China

Tidak berhenti di situ, Affandi menyebut jika persoalan itu sebenarnya sudah terjadi sebelum pandemi Covid-19 atau tepatnya di awal periode pertama Presiden Jokowi memimpin Indonesia.

“Persoalan ini sebenarnya bukan jadi barang baru karena persoalan ini telah terjadi di saat Pak Presiden Jokowi menjabat pada tahun 2014,” pungkasnya. *** 

Editor: Dicky Aditya

Tags

Terkini

Terpopuler