GALAMEDIA - Politikus PDIP kompak kritik pemerintah soal cara penanganan pandemi Covid-19 di Tanah Air.
Sebelumnya, Effendi Simbolon dengan tegas menyalahkan keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tidak mengambil opsi lockdown sejak awal pandemi.
Ungkapan Effendi Simbolon itu menanggapi analisa Epidemiolog UI Pandu Riono yang mengatakan bahwa Indonesia kini menuju jebakan pandemi yang kian dalam.
Berkaitan itu, Effendi mengatakan bahwa titik kesalahan terletak pada pemerintah khususnya Presiden.
"Pemerintah sejak awal tidak menggunakan rujukan sesuai UU Karantina itu, di mana kita harusnya masuk ke fase lockdown. Tapi kita menggunakan terminologi PSBB sampai PPKM," kata Effendi kepada wartawan Sabtu, 31 Juli 2021 yang lalu.
Baca Juga: Perpanjangan PPKM Level 4 Segera Diumumkan, Zubairi Djoerban: Jangan Ada Aturan yang Jadi Guyonan
Tak hanya itu, ia juga menyebut bahwa Presiden tidak patuh terhadap konstitusi dengan mengambil kebijakan yang justru tidak sesuai dengan Undang-Undang yang ada.
"Presiden tidak patuh konstitusi. Kalau dia patuh sejak awal lockdown, konsekuensinya dia belanja kan itu. Sebulan Rp 1 juta saja kali 70 masih Rp 70 triliun,"
"Kali 10 bulan saja masih Rp 700 triliun. Masih di bawah membanjirnya uang yang tidak jelas kemana larinya. Masih jauh lebih efektif itu daripada vaksin," jelas Effendi.
Sementara kata Effendi, negara lain banyak yang sukses memberlakukan lockdown. Namun Indonesia justru memilih memberlakukan PPKM yang hasilnya hanya nol bahkan minus.
"PPKM ini dasarnya apa? Rujukannya apa? Arahan Presiden? Mana boleh. Akhirnya panik nggak karuan, uang hilang, habis Rp 1.000 triliun lebih. Erick Thohir belanja, Menkes belanja. Dengan hasil 0. Minus malah. Ini herd immunity karena iman saja," tegasnya.
Tak lama berselang usai pernyataan Effendi Simbolon, ungkapan lain datang dari sesama politikus PDIP yakni Masinton Pasaribu.
Jika Effendi menyoroti keputusan Jokowi, Masinton justru menyoroti kinerja Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang ditunjuk menjadi Koordinator penanganan Covid-19.
Semula, Masinton mengungkapkan soal kritik Effendi yang menurutnya bukan mengarah secara khusus kepada Jokowi.
"Kritik yang disampaikan oleh Bang Effendi secara spesifik adalah kritik terhadap elemen pemerintahan keseluruhan dalam menanggulangi pandemi COVID-19,"
"Seperti terhadap menteri-menteri dan pejabat yang masih mengedepankan kerja-kerja simbolik dan seremonial. Jadi kritik tersebut tidak secara khusus ditujukan kepada Presiden Jokowi," kata Masinton kepada awak media Senin, 2 Agustus 2021.
Bahkan kata Masinton, para pembantu Jokowi justru bekerja secara seremonial dan cenderung menyepelekan Covid-19. Ia mencontohkan salah satu pernyataan Luhut soal Corona terkendali.
Baca Juga: Hoaks Sumbangan Rp 2 Triliun, Anak Akidi Tio Bisa Dijerat Pasal Penghinaan Negara
"Cara berpikir dan bertindak seremoni itu yang sampai saat ini menjadi trade mark kebanyakan para pejabat kita. Serta menggampangkan masalah, hari ini bilang terkendali, eh besok lusanya malah terjadi lonjakan kasus Covid secara drastis di Jakarta dan Pulau Jawa," ucapnya.
Lebih lanjut, ia menyoal Luhut yang selalu reaktif dalam menerima kritik. Tak hanya itu, ia juga menyebut kenaikan kasus justru terjadi di beberapa provinsi saat dipimpin Luhut.
"Ada Menko yang ditunjuk sebagai koordinator dalam penanggulangan Covid di beberapa provinsi dan mengkoordinir penerapan PPKM, justru hasilnya di beberapa provinsi yang dikoordinir malah terjadi lonjakan dan fasilitas medis untuk perawatan tidak siap,"
"Mengabaikan kerja mitigasi penanggulangan Covid dan terlalu reaksioner menanggapi kritik dan masukan dari masyarakat, ngoceh sendiri tak ada solusi," jelas dia.
Selanjutnya kata Masinton, koordinasi di pemerintahan juga selama ini terkesan jalan sendiri-sendiri dan tidak responsif dengan partisipasi masyarakat.
"Bahkan pemerintah terkesan jalan sendiri dan kerja sendiri. Tidak komunikatif dan responsif dalam menggalang partisipasi masyarakat luas." pungkasnya.***