GALAMEDIA – Posisi Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa terancam tidak menjadi king maker pada pegelaran Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 jika Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengusung Puan Maharani.
Hal ini diutarakan oleh Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia’s Democratic Policy, Satyo Purwanto.
"Jokowi akan merasa tidak nyaman dan gagal menjadi ‘king maker’ dan itu akan menjadi risiko masa depan Jokowi," katanya Senin, 9 Agustus 2021.
Analisanya mengatakan, Jokowi lebih condong menjagokan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Sementara PDIP justru gencar mempromosikan Puan.
Baca Juga: Anies Keukeuh DKI Jakarta Gelar Formula E pada Juni 2022, Ini Alasannya
Ahli Hukum Tata Negara, Refly Harun lantas menyampaikan pandangannya terkait hal ini.
Menurut Refly, Megawati sudah membaca gerak-gerik Ganjar yang dibesarkan namun akan mengganggu trah Soekarno.
“Sebenarnya yang saya amati ya, Megawati sudah membaca gerak arah bahwa Ganjar Pranowo ini seperti anak macan jadinya. Dibesarkan tapi secara teoritis akan mengganggu trah Bung Karno,” ujarnya dilansir melalui YouTube Refly Harun Selasa, 10 Agustus 2021.
Advokat ini menjelaskan, Soekarno maupun Megawati telah membangun seluruhnya dengan usaha keras.
"Begini, kalau Bung Karno memimpin PNI dulu, dia hasil dari sebuah perjuangan. PDIP dan Megawati itu hasil sebuah perjuangan juga. Bahkan perjuangan sulit ketika berhadapan dengan otoritarianisme Orde Baru. Kalau Bung Karno itu melawan penjajahan Belanda," paparnya.
Baca Juga: Lionel Messi Akhirnya Bergabung dengan PSG
Berbeda dengan Puan Maharani yang tidak berjuang, bahkan Puan pun bisa menjabat di sana karena perjuangan Soekarno dan Megawati.
"Nah kalau ke Puan Maharani, dia tidak berjuang apa-apa, PDIP sudah menjadi partai pemenang pemilu tiga kali, dia duduk di sana karena katakanlah ya anak pembesar," tuturnya.
Sehingga, menurutnya Puan tidak akan besar serta kuat kepemimpinannya jika tidak ada Megawati.
"Sehingga Puan Maharani tidak akan besar dan kuat amat, termasuk juga kharisma kepemimpinannya, seandainya tidak ada Megawati," imbuhnya.
Refly juga mengatakan, kepemimpinan PDIP harus berpindah mengingat usia Megawati.
"Jangan lupa, usia Megawati sekarang sudah 74 tahun, sudah cukup umur sebenarnya ya, walapun kita lihat sehat wal’afiat, tapi sudah sangat cukup umur, sehingga mau tidak mau tokad kepemimpinan partai harus berganti," ungkapnya.
Megawati, kata dia, pasti ingin Puan yang memegang PDIP, namun jika Ganjar menjadi presiden, pasti akan berbeda.
"Nah Mega pasti ingin bergantinya ke Puan Maharani, tapi kalau misalnya Ganjar sebagai presiden, ya dia tentu akan berbeda," paparnya.
Menurutnya, hubungan Ganjar-Puan berbeda dengan Jokowi-Megawati, di mana Megawati adalah senior dan dihormati. Namun hubungan Ganjar-Puan, di mana Puan adalah juniornya Ganjar.
"Jadi sebenarnya Megawati sudah melihat ini, kalau Ganjar dimajukan, bisa jadi PDIP justru akan jatuh ke tangan Ganjar leadership-nya," pungkasnya.***