GALAMEDIA – The Economist Intelligence Unit (EIU) sempat merilis data terkait Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Menurut data tersebut, IDI memiliki skor 6,48.
Sehingga Indonesia masuk ke dalam kategori demokasi belum sempurna alias flawed democracies.
Mendengar kabar tersebut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengatakan, hampir semua negara di dunia memang mengalami penurunan indeks demokrasi saat ini dikarenakan pandemi Covid-19.
Selain Covid-19, menurutnya faktor lain yang mempengaruhi turunnya indeks demokrasi adalah kurangnya budaya hukum di Indonesia karena intoleransi menguat atau semakin tinggi.
“Kalau itu dipetil-petil masalahnya, yang turun dari berbagai indikator itu budaya hukumnya turun, drop, kenapa? Karena terjadi fenomena intoleransi, yang lain tinggi,” ujar Mahfud MD beberapa waktu lalu.
Baca Juga: Spoiler Buku Harian Seorang Istri 13 Agustus 2021: Gawat! Dewa Lagi-lagi Diculik
Namun, aktivis HAM dari Papua, Natalius Pigai tidak setuju dan menilai pernyataan Mahfud MD ngawur.
“Ngawur, Menko kok sembrono ya,” ujar Pigai dalam diskusi, Jumat, 13 Agustus 2021.
Pigai mengatakan indeks demokrasi Indonesia turun bukan karena intoleransi tinggi, melainkan karena kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Kebijakan tersebut, kata dia, telah membunuh iklim demokrasi di Tanah Air.
Kebijakan yang dimaksudnya di antaranya adalah Perppu Ormas, kriminalisasi aktivis, surat edaran mengenai hate speech, penetrasi negara pada media, UU MD3 yang membuat parlemen pantang dikritik rakyat, UU KPK, dan RUU KUHP hingga penyelenggaraan pemilu yang diindikasi tidak jujur dan adil.
Menurutnya, kebijakan tersirat maupun tersurat itu telah dilakukan secara sadar bahkan sengaja diterapkan pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi), sehingga mengakibatkan matinya iklim demokrasi bangsa.
“Lihat kebijakan-kebijakan Pemerintahan Jokowi yang secara sadar, sengaja, dan sembrono telah membunuh Iklim demokrasi di Indonesia,” tuturnya. ***