Survei Voxpoll: Mayoritas Responden Menolak Jokowi Menjabat Selama 3 Periode

23 Agustus 2021, 21:20 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat mengumumkan perpanjangan PPKM. Survei menyebut masyarakat menolak presiden tiga periode. /tangkapan layar youtube Sekretariat Presiden.

GALAMEDIA – Wacana Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjabat selama tiga periode kembali ramai diperbicangkan usai munculnya wacana amandemen terbatas pada UUD 1945.

Beberapa waktu lalu pula, muncul relawan Jokowi-Prabowo Subianto atau JokPro 2024. Bahkan kelompok tersebut membentuk sebuah sekretariat.

M Qodari, pelantang gagasan Jokowi 3 tiga periode, mengatakan JokPro 2024 merupakan wadah dari beberapa pihak yang menyambut baik gagasan tersebut.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Voxpoll Indonesia, Mohammad Anas RA lantas mengatakan, masyarakat tegas menolak wacana tersebut.

Hal ini ia ungkapkan bedasarkan temuan survei yang dipaparkan Anas dalam webinar rilis survei bertajuk ‘Opini Masyarakat Terhadap Penanganan Covid-19, Rencana Amandemen dan Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia’ pada Senin, 23 Agustus 2021.

Baca Juga: Muak Juliari Batubara dan Para Koruptor Divonis Ringan, Gus Umar: KPK Sekarang Lagi Gokil Banget!

Survei ini dilakukan oleh Voxpoll Indonesia pada periode 16 hingga 27 Juli 2021 dengan melibatkan 1.240 responden yang diwawancara secara tatap muka.

Metode penarikan sampel multistage random sampling denga toleransi kesalahan kurang dari 2,89 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen

Melalui survei tersebut ditemukan bahwa 57,5 persen tidak setuju dengan wacana presiden tiga periode.

“Hasilnya sebanyak 57,5 persen tidak setuju dan sangat tidak setuju amandemen dilakukan agar presiden menjabat lebih dari 2 periode,” tutur Anas.

Sementara 11,4 persen lainnya mengaku setuju dan sangat setuju dan 12,6 persen responden menjawab tidak tahu atau tidak menjawab.

Baca Juga: KSP Sahabat Mitra Sejati dan Bank Sampoerna Berbagi Sembako di 17 Daerah di Indonesia

Selain itu, mayoritas responden juga tidak setuju dengan amandemen untuk menambah masa jabatan presiden lebih dari 5 tahun.

“61 persen menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju masa jabatan presiden ditambah atau lebih 5 tahun,” paparnya.

Sementara yang setuju hanya 7,9 persen dan 12,7 persen tidak tahu atau tidak menjawab.

“Hanya 7,9 persen yang menyatakan setuju dan sangat setuju dan 12,7 persen tidak menjawab atau tidak tahu,” pungkasnya.***

Editor: Lucky M. Lukman

Tags

Terkini

Terpopuler