GALAMEDIA – Pujian Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo Subianto terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih menjadi sorotan hingga saat ini.
Sebelumnya, dalam pertemuan di Istana Kepresidenan pada Rabu, 25 Agustus 2021, Prabowo bersaksi bahwa Jokowi sudah bekerja keras dan tulus dalam menangani pandemi Covid-19.
Selain itu, Ketua Umum Gerindra itu juga mengaku salut pada presiden yang tidak menerapkan kebijakan lockdown.
Pengamat hukum dan politik Mujahid 212, Damai Hari Lubis lantas menanggapi hal ini dengan menyayangkan tindakan Prabowo yang memuji Jokowi terkait lockdown.
Padahal, kata Hari, jelas ada UU No 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan yang seharusnya diikuti oleh Jokowi.
“Disayangkan, Prabowo memuji Jokowi yang gunakan sistem prokes Covid-19 (PSPB dan PPKM Darurat), padahal ada UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, yang mana UU a quo adalah Jokowi yang membuat atau mengesahkannya namun tidak digunakan,” katanya pada wartawan, Jumat, 3 September 2021.
Baca Juga: Kunjungan Kehormatan Menteri Perdagangan UEA, Jokowi Berharap Perdagangan RI-UEA Naik 2-3 Kali Lipat
Terlebih, Jokowi sendiri beberapa kali tampak melanggar protokol kesehatan (prokes).
“Bahkan fakta pelaksanaan terhadap sistem prokes tersebut, menunjukkan Jokowi selaku presiden terang-terangan sengaja beberapa kali melanggar prokes Covid-19,” tuturnya.
Hari pun merinci beberapa pelanggaran prokes yang dilakukan oleh Jokowi, seperti kasus Maumere, menghadiri pernikahan artis Atta Halilintar-Aurel Hermansyah, dan membagikan sembako di Terminal Grogol Jakarta dan Cirebon yang berakhir kerumunan.
Maka dari itu, pujian Prabowo terhadap Jokowi bahwa Prabowo memiliki kesamaan karakter dengan presiden.
“Maka terhadap pujian dari PS (Prabowo Subianto) terhadap kepemimpinan Jokowi, punya makna dirinya merasa selain memiliki kesamaan karakter, setidaknya akan mengikuti perilaku atau paradigma-paradigma politik yang identik atau mirip kebijakan-kebijakan yang Jokowi telah buat dan telah dilakukan selama ini,” ungkapnya.
Meski begitu, Hari sendiri tidak heran bahwa pujian tersebut tidak lepas dan bisa jadi sebagai wujud kesetiaan Prabowo sebagai Menhan sebagai bawahan kepada atasan.
“Namun sebaiknya pujian tersebut tidak perlu diumbar atau disampaikan dihadapan publik. PS cukup aplikasikan kebijakan presiden sesuai tupoksi yang memang mesti ia jalankan,” terangnya.
Lebih lanjut, Hari menganalisa makna lain dari pujian tersebut.
Baginya, pujian Prabowo memiliki arti jika dirinya jadi presiden di Pilpres 2024, kelak Prabowo juga tidak akan selalu menggunakan UU untuk sesuatu yang dibutuhkan bangsa dan negara.
Terlebih Prabowo memiliki latar belakang militer, sehingga bisa lebih keras kepemimpinanya.
“Paling tidak terasa lebih otoriter tentunya daripada Jokowi yang orang sipil,” pungkasya. ***