GALAMEDIA – Profesor Universitas Airlangga (Unair), Henry Subiakto menilai rencana pembongkaran rumah Rocky Gerung tidak terkandung unsur politik sama sekali.
Ia berpendapat, rencana pembongkaran rumah Rocky Gerung itu murni permasalahan hukum.
Berdasarkan kabar yang beredar, Rocky Gerung telah mendirikan rumah di atas tanah kepemilikan PT Sentul City Tbk.
“Dirikan rumah di atas tanah yang sertifikatnya milik pihak lain. Itu bukan persoalan politik, bukan persoalan kebebasan berbicara,” ujar Henry Subiakto, seperti dilansir Galamedia dari akun Twitternya, Sabtu, 11 September 2021.
“Tapi perdata, sekaligus bisa pidana. Ini persoalan perbuatan yang merugikan pihak lain,” sambung dia.
Ketika muncul konflik antara Rocky Gerung dengan PT Sentul City Tbk, ia menyarankan kedua belah pihak untuk menyelesaikannya secara hukum.
Di samping itu, Henry Subiakto juga meminta kedua belah pihak untuk tidak membawa-bawa persoalan ini ke ranah politik.
“Jika terjadi konflik, selesaikan secara hukum, bukan ditarik-tarik ke politik,” tegasnya.
Sebelumnya, politisi Partai Demokrat, Andi Arief mengaku geram dengan adanya permintaan somasi PT Sentul City Tbk. kepada pengamat politik, Rocky Gerung.
PT Sentul City Tbk. meminta Rocky Gerung untuk segera meninggalkan kediamannya di Kampung Gunung Batu, Bogor, Jawa Barat dalam jangka waktu 7x24 jam.
Lantas, Andi Arief pun meminta pemerintah untuk memeriksa lebih lanjut terkait asal usul tanah kediaman Rocky Gerung.
Baca Juga: MotoGP Aragon 2021: Fabio Quartararo Tercepat di FP3 Jelang Babak Kualifikasi
Terlepas dari itu semua, ia menduga ada motif politik di balik permintaan somasi PT Sentul City Tbk. kepada Rocky Gerung.
Pasalnya, sambung dia, ada segelintir pihak yang ingin memanfaatkan momen ini untuk mengikis sikap kritis Rocky Gerung kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Sudah pantas melawan ini dengan aksi besar,” cuitnya, 10 September 2021. ***