GALAMEDIA - Polda Jabar mengungkapkan praktik pembuatan sertifikat vaksin Covid-19 ilegal tanpa suntik vaksin, dengan mahar Rp 100-300 ribu per keping pada akhir Agustus lalu.
Melihat kondisi tersebut, Ketua DPRD Kota Bandung, Tedy Rusmawan prihatin dengan adanya kasus kejahatan pembuatan sertifikat vaksinasi covid-19 ilegal tanpa suntik, yang dilakukan oleh sekelompok orang.
"Kami merasa prihatin karena adanya sekelompok orang yang melakukan hal yang sangat tidak terpuji tersebut. Bagaimana pun terkait penanganan covid-19 ini dibutuhkan kerjasama dan dukungan dari semua pihak, termasuk masyarakat," ungkapnya di Gedung DPRD Kota Bandung, Jln. Sukabumi, Kota Bandung, Jumat, 17 September 2021.
Menurutnya di tengah pandemi Covid-19, diharapkan tidak ada oknum-oknum masyarakat yang bukannya dapat membantu penanganan pandemi covid-19 ini agar cepat selesai.
Karena berpotensi menggagalkan penanganan Covid-19 yang tengah diupayakan.
Maka pihaknya mendorong tingkat kesadaran dari para pelaku usaha, untuk mengikuti aturan yang telah ditetapkan pemerintah.
Di antaranya dengan mengoptimalkan wajib vaksin sebagai dokumen syarat masuk area mal, restoran, dan ruang publik lainnya.
"Kami berharap, aturan wajib vaksin sebagai dokumen syarat bagi pengunjung memasuki mal, restoran, dan area publik lainnya, dapat benar-benar diaplikasikan oleh para pelaku usaha di tempatnya masing-masing," ujarnya.
Baca Juga: Fakta Baru! Saksi Pihak KLB Moeldoko Disebut Akui Demokrat Dipimpin AHY
Baca Juga: Persita Tempel Persib Bandung Usai Kandaskan Persela 1-0
Dikatakannya jika ada masyarakat yang belum memahami atau mengetahui cara menginstal aplikasi PeduliLindungi, Satgas penanganan Covid-19 yang ada di masing-masing tempat tersebut, dapat membantu masyarakat untuk menggunakan dan memanfaatkan aplikasi tersebut.
"Satgas Penanganan Covid-19 Kota Bandung harus secara rutin memberikan edukasi, arahan, dan termasuk melakukan supervisi langsung ke lapangan. Sehingga, pada kondisi kecenderungan masyarakat kembali beraktivitas secara normal, masyarakat dapat terlindungi dan penerapan disiplin protokol kesehatan tetap terjaga," terangnya.
Terlebih dengan tren kasus rata-rata positif Covid-19 Kota Bandung saat ini, yang hanya mencapai 13 persen dan berada di status zona kuning, dapat terus dipertahankan. Bahkan terus diupayakan untuk terus menurun untuk dapat mencapai zona hijau.
Tedy meminta agar Dinas Kesehatan Kota Bandung untuk dapat melakukan sampling acak swab antigen dan PCR kepada pengunjung dan petugas pengelola di berbagai sarana publik dan tempat usaha yang telah diizinkan kembali beroperasi, sebagai upaya preventif.
Baca Juga: Kasus Pembunuhan Ibu dan Anak Perempuan di Subang, Bareskrim Polri Turun Tangan Cari Pelaku
Termasuk di beberapa tempat yang sejak awal pandemi Covid-19 lalu, disinyalir merupakan klaster-klaster penyebaran covid-19.
"Pemeriksaan sampling acak itu, misalnya dilakukan para petugas dengan mendatangi Balaikota Bandung, karena dulu Balaikota juga pernah menjadi klaster, atau bisa juga datang di sini dengan mengecek para pegawai kita. Kemudianjuga ke cafe, restoran, dan tempat lainnya yang berpotensi terjadi klaster," ucapnya.
Selain itu, untuk memastikan akurasi dan validasi antara data dengan kondisi real di lapangan, serta meminimalisasi potensi penyebaran Covid-19.
"Ketika dari hasil pemeriksaan sampling acak itu ditemukan adanya yang positif Covid-19, hal itu sebagai warning bagi kita semua untuk lebih mengetatkan protokol kesehatan," tambahnya.***