GALAMEDIA - PDI Perjuangan (PDIP) mengklaim telah memiliki jagoannya untuk maju pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Namun nama-nama yang telah melalui mekanisme kaderisasi partai tersebut belum akan diumumkan dalam waktu dekat ini.
Hal itu diungkapkan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto dalam keterangannya, Jumat, 15 Oktober 2021.
"PDI Perjuangan sendiri telah membangun demokrasi yang semakin matang, agar lahir pemimpin bangsa yang hebat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pemimpin politik dari tingkat pusat hingga daerah yang disiapkan melalui mekanisme kaderisasi kepemimpinan Partai," kata Hasto.
Hasto pun mengungkapkan sejumlah sosok yang sudah lahir lewat kaderisasi tersebut. Dia menyebut ada sosok Presiden Jokowi; Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo; putra Megawati Soekarnoputri, Prananda Prabowo; hingga Ketua DPR Puan Maharani.
Baca Juga: Indonesia Disebut Miliki Utang Tersembunyi dari China, Stafsus Menkeu: Rawan Digoreng Hingga Gosong
"Sosok seperti Presiden Jokowi, Mas Prananda Prabowo, Mbak Puan Maharani, Olly Dondokambey, Ganjar Pranowo, Wayan Koster, Tri Rismaharini, Djarot Syaiful Hidayat, Abdullah Azwar Anas, Mardani H Maming, Sultan Riska dll lahir dari mekanisme kaderisasi partai," ucapnya.
"PDI Perjuangan terus melakukan konsolidasi dan kaderisasi partai. Itu semua perlu kerja sistemik melalui bangunan organisasi kepartaian. Jadi terkait dengan capres dan cawapres, Partai memiliki banyak kader yang mumpuni yang telah dipersiapkan partai," lanjutnya.
Meski demikian, Hasto memastikan keputusan siapa yang bakal mewakili PDIP sebagai capres di 2024 merupakan kewenangan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Menurutnya pengumuman siapa yang bakal mewakili akan dilakukan pada saat yang tepat, bukan lewat deklarasi asal.
"Pengumuman akan dilakukan pada momentum yang tepat. Semua memerlukan pertimbangan yang matang, bukan asal deklarasi. Itulah tata cara melahirkan pemimpin, perlu pertimbangan matang dan jernih," tuturnya.
Sementara PDIP akan memberi sanksi kepada pengurus yang mendeklarasikan capres atau cawapres sebelum ada keputusan dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
DPP PDIP tidak akan pandang bulu mau itu pendukung Puan Maharani ataupun Ganjar Pranowo.
"Kalau kita yang menyampaikan, ini (sanksi) berlaku untuk seluruh kader. Jadi kader-kader itu, karena mereka ini ditugaskan partai memimpin struktur, maka mereka harus mengerti aturan-aturan yang berlaku di partai. Ini bukan kecuali, semua kader-kader partai yang terikat, terlibat dalam kongres harus tahu itu," kata Ketua bidang Kehormatan Partai DPP PDIP Komarudin Watubun.
"Mereka jangan pecah-pecah, masing-masing mau mengajukan calon yang tidak pada tempatnya atau pada waktunya. Jadi itu berlaku bagi semua tanpa kecuali," imbuhnya.
Ia pun menegaskan, kewenangan memilih capres dan cawapres ada di tangan Megawati selaku ketua umum. Aturan itu merupakan keputusan kongres di Bali beberapa tahun lalu, yang mana dihadiri juga oleh para pengurus dari tingkat pusat ke tingkat ranting.
Baca Juga: Mahasiswa dan Alumni Universitas Moestopo Raih 12 Medali di PON XX Papua 2021
Disebutkan, seluruh pengurus PDIP harus mengerti dan wajib mentaati aturan partai. Jika kader yang ingin menyampaikan aspirasi, Komarudin mengimbau untuk disampaikan dalam forum resmi, bukan dideklarasikan.
"Saya harap, sebagai Ketua Dewan Kehormatan, sebagai yang ditugaskan oleh Ibu Ketua Umum untuk melihat penegakan kode etik, disiplin dalam partai, saya meminta mereka, struktur partai, untuk tegak lurus, berpegang teguh dalam aturan partai, yang di dalamnya mereka juga membuat keputusan itu," tandasnya.***