GALAMEDIA – Penunjukkan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan untuk memimpin berbagai hal oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi sebuah polemik.
Partai Ummat merupakan salah satu yang mempersoalkan hal ini.
Ketua Umum Partai Ummat, Ridho Rahmadi menyampaikan, hal ini bisa mengakibatkan tugas dan fungsi kementerian sebagai satu institusi pemerintahan menjadi tidak efisien.
Sebab, dalam sebuah kabinet ada banyak menteri yang bisa ditugaskan oleh presiden.
“Dalam kabinet itu kan banyak menteri, kalau hampir sebagian besar urusan hanya ujung-ujungnya ke satu pintu saja, berarti itu indikasi kuat bahwa organisasi dalam konteks fungsi kementerian tadi tidak berjalan lancer,” ujarnya saat jumpa pers di Kantor DPP Partai Ummat Jumat, 22 Oktober 2021.
Baca Juga: Database Dicuri Hacker, KPAI Langsung Lapor Bareskrim Polri
Oleh karena itu, dia menilai Jokowi memiliki kedekatan khusus dengan Luhut, sehingga semua hal diserahkan pada Koordinator PPKM Jawa-Bali itu.
Sehingga inilah yang ditakutkan oleh Partai Ummat.
“Yang kami takutkan bersama adalah ini ada unsur kedekatan, ini harusnya jadi concern kita sebagai masyarakat, jangan sampai semua kebijakan skala nasional dan untuk kepentingan orang banyak hanya lewat satu pintu saja,” tuturnya.
Terlebih katanya, jika terus seperti ini, Jokowi seolah tidak pro terhadap rakyat.
“Kalau satu pintu ya itu-itu saja dan kebijakanya tidak pro rakyat, sehingga hasilnya tidak efisien,” imbuhnya.
Sebagaimana diketahui, Jokowi memang kerap menunjuk Luhut untuk memimpin berbagai hal.
Pada pertengahan September 2020, Luhut ditunjuk menjadi komando penanganan Corona di delapan provinsi.
Baca Juga: Pelaku UKM di Cimahi Ikuti Sosialisasi Kemitraan dengan Toko Modern
Berikutnya, saat kasus Corona di Indonesia kembali melonjak, Luhut ditunjuk menjadi koordinator PPKM Jawa-Bali. Luhut mengatakan dirinya dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto hanyalah komandan wilayah.
Jauh sebelum ditunjuk menjadi Koordinator PPKM Jawa-Bali, Luhut sebenarnya menjadi bagian dari Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN).
Selain itu, Jokowi juga meneken Peraturan Presiden tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional. Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk menjadi Ketua Dewan Pengarah.
Lalu, presiden juga menunjuk Luhut sebagai Ketua Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia
Paling baru, Jokowi meneken Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021. Perpres itu mengatur tentang Komite Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung yang dipimpin oleh Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. ***