GALAMEDIA – Dugaan keterlibatan dua menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi), yakni Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri BUMN, Erick Thohir dengan bisnis PCR masih menjadi perbincangan hangat hingga saat ini.
Kedua menteri tersebut, termasuk Jokowi menjadi sorotan berbagai pihak karena tudingan tersebut.
Baca Juga: Wapres Berharap Panglima TNI Baru Lanjutkan Bangun Kondusivitas Papua
Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Gerindra, Ferry Juliantono juga membuka suara terkait tudingan tersebut.
Menurutnya, bukti yang sudah ada terkait dugaan keterlibatan Luhut maupun Erick sudah cukup.
Terlebih, sudah ada yang melaporkan mereka berdua pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam waktu dekat, Ferry membeberkan bahwa polemik bisnis tes PCR ini akan dilaporkan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hingga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Baca Juga: Anwar Abbas Desak Densus 88 Lawan KKB Papua, Bukan Sibuk Sita Kotak Amal: Papua Bisa Lepas dari NKRI
“Dalam waktu dekat kita akan laporkan ke BPK, juga dalam waktu dekat kita akan sampaikan kepada DPR,” ujarnya melalui kanal Youtube Akbar Faizal Uncensored dilansir Galamedia Sabtu, 6 November 2021.
Politikus itu menilai, selain soal transparansi, ada juga tentang akuntabilitas akan siapa yang harus bertanggungjawab bila memang ada kesalahan.
Baginya, hal tersebut sangat penting untuk dituntut publik, lantaran berkaitan dengan masalah moral.
"Saya sebagai pengurus pimpinan partai, merasa ini masalah besar," tuturnya.
“Ini harus menjadi masalah yang harus dipertanggungjawabkan,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Ferry mengusulkan Jokowi untuk segera mengambil sikap dan bertindak.
Sebab, jika terus dibiarkan, maka seolah Jokowi telah ikut andil memperkaya orang lain. Ferry mengaku khawatir akan hal itu.
“Saya khawatir, mudah-mudahan nggak, jangan sampai Pak Jokowi itu menjadi Presiden yang pertama kali diborgol karena kasus ini,” pungkasnya.
Seperti diketahui, kabar terlibatnya Luhut dan Erick di bisnis PCR disampaikan oleh, eks Direktur Publikasi dan Pendidikan Publik Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Agustinus Edy Kristianto.
Melalui akun Facebook pribadi, Edy menyebut dua nama, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri BUMN, Erick Thohir.
Kedua menteri ternama ini diduga terlibat dalam pendirian perusahaan penyedia jasa tes Covid-19, PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI). ***