GALAMEDIA - Kasus Edy Mulyadi merebak hingga ke seluruh lapisan masyarakat terutama warga Kalimantan yang geram dengan pernyataannya.
Pernyataan Edy Mulyadi yang mengandung ujaran kebencian tersebut rencananya akan dilanjutkan ke tahap penyidikan, ia akan dipanggil pada Jumat 28 Januari 2022.
Buntut dari pernyataan Edy yang menyebut jika kalimantan merupakan tempat jin buang anak. Meskipun ia sudah meminta maaf, namun aliansi Borneo akan menindak tegas kasus tersebut.
Baca Juga: Optimalisasi Pengelolaan Dana, BRI Bersinergi dengan KAI dan Anak Usaha Fasilitasi Notional Pooling
Juru bicara Aliansi Borneo Bersatu, Rahmad Nasution Hamka mengatakan, polri segera mengambil tindakan hukum dan akan mendesak dilakukan sidang adat dayak terhadap Edy Mulyadi.
“Berikanlah keadilan pada suku bangsa dayak, beri kesempatan bahwa banyak putra-putra dayak yang memiliki intelektual. Kami memang orang kampung, tapi kami bukan kampungan,” kata Edy, Kamis 27 Januari 2022.
“Kalau memang Edy Mulyadi tidak setuju datang ke lembaga yang terhormat,” lanjutnya.
Dalam kasus Edy Mulyadi, Karopenmas Divisi Humas Polri, Bridgen Ahmad Ramadhan menyatakan jika kasusnya sudah ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan.
Baca Juga: Pose Bareng Ricis Ryan, Glenca Chysara dan Rendi Jhon Didoakan Warganet: Segera Menyusul Ya
Polri telah menerima tiga laporan pengaduan dari berbagai elemen masyarakat mengenai ujaran kebencian yang di unggah pada sosial medianya beberapa hari lalu.
Pihak aliansi Borneo akan terus mengawal kasus tersebut supaya tidak semakin meluas ke berbagai lapisan masyarakat.
Berdasarkan pernyataan sikap aliansi Borneo akan menindak edy mulyadi dengan hukum adat dayak yang berlaku seperti potong kerbau atau bayar denda.
Sehingga setelah menjalani proses hukum yang berlaku di kepolisian, edy juga harus melakukan penebusan dosa kepada masyarakat kalimantan khususnya suku dayak.
Baca Juga: Tagar 'Tangkap Nicho Silalahi' Menggema di Twitter Buntut Celoteh 'Budak Seks'
“Secara kemanusian kami (masyarakat dayak) bisa memahami, tetapi secara moral yang diganggu bukan hanya orang per orang tapi suku bangsa dayak,” kata Rahmad.***