GALAMEDIA – Pengepungan yang dilakukan sejumlah oknum kepolisian lengkap dengan senjata di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah mendapatkan sorotan dari Majeli Ulama Indonesia (MUI).
Usut punya usut, pengepungan aparat kepolisian tersebut dalam rangka pembebasan dan pengukuran lahan untuk penambangan material andesit Bendungan Bener.
Wakil Ketua MUI, Anwar Abbas pun menyesalkan tindakan yang dilakukan aktor negara melalui kepolisian terhadap warga Desa Wadas.
“Hal ini tentu jelas sangat kita sesalkan dan sangat tidak kita inginkan,” ujarnya dilansir melalui berbagai sumber Jumat, 11 Februari 2022.
Anwar mengatakan, seharusnya negara menampakkan sosok lembut dan mengayomi masyarakat. Namun yang terjadi justru sebaliknya, bahkan menurutnya, negara telah berubah menjadi monster.
Baca Juga: PEDIH! Azab Pelaku Zina di Akhirat Nanti, Nomor 3 Paling Mengerikan
“Karena dalam hal ini negara yang semestinya menampakkan sosok yang lembut dan mengayomi, tapi wajahnya malah sudah berubah menjadi monster,” ungkapnya.
Ahli Ekonomi Islam ini menilai, apa yang terjadi di Desa Wadas bisa termasuk ke dalam kategori terror by the state alias diteror oleh negara.
“Sehingga tindakan yang seperti ini dalam bahasa buku bisa dimasukkan ke dalam kategori teror by the state, di mana yang melakukan dan menciptakan teror dan ketakutan di tengah masyarakat itu bukanlah individu dan/atau jaringan teroris, tapi adalah negara, tempat di mana mereka sendiri tinggal,” terangnya.
Dalam kesemptan itu, Anwar menjelaskan filosofi pembangunan, termasuk pembangunan waduk dan tambang sejatinya harus untuk kepentingan rakyat luas.
Bukan sebaliknya, di mana kepentingan rakyat Tanah Air harus dikorbankan untuk pembangunan itu sendiri.
Oleh karena itu, dia menyarankan agar penyelesaian masalah di Desa Wadas harus mengedepankan kearifan. Jangan mengedepankan security atau power approach.
Baca Juga: Jadi Ajang Balap MotoGP, Sirkuit Mandalika Bikin Nama Indonesia Mendunia, Ruhut: Formula E Jadi Gak?
“Untuk itu, langkah dan tindakan yang ditempuh oleh Pemerintah hendaknya jangan dengan mengedepankan security atau power approach,” ucapnya.
“Tapi dengan mengedepankan pendekatan musyawarah dan dialog agar semua pihak merasa enak dan merasa perlu untuk menyukseskan pembangunan tersebut,” tandasnya.
Untuk diketahui, Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol M Iqbal Alqudusy membantah adanya isu tentang warga Desa Wadas yang dipaksa aparat untuk menandatangani persetujuan penambangan andesit sebagai material pembangunan Bendungan Bener.
Baca Juga: Ahok Mendadak Keluarkan 'Ramalan', Tak Sampai 5 Tahun SPBU Pertamina Bakal Sepi, Kenapa?
Iqbal Alqudusy di Purworejo, Kamis, 10 Februari 2022, menyatakan saat ini proses yang dijalani adalah pengukuran lahan, bukan meminta persetujuan warga terhadap proyek Bendungan Bener.
"Tidak ada warga yang diintimidasi untuk dimintai persetujuan atas proyek Bendungan Bener. Proyek Bendungan Bener saat ini sudah berjalan. Wilayah Wadas merupakan area yang digunakan untuk pengambilan bahan andesit. Jadi tidak ada warga yang dipaksa untuk menyetujui proyek bendungan," katanya. ***